Blok-a.com – Proyek penulisan ulang Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang diprakarsai Kementerian Kebudayaan menghadapi kritik serius dari kalangan akademisi. Profesor Harry Truman Simanjuntak, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, mengumumkan pengunduran dirinya dari tim penyusun pada 22 Januari 2025.
Keputusan mundur tersebut dilatarbelakangi temuan lima kejanggalan serius dalam proses penulisan ulang yang dipimpin Kementerian Kebudayaan di bawah Menteri Fadli Zon. Lewat sebuah surat yang dikirimnya pada 22 Januari 2025, dia mengungkap alasan pribadi dan akademis pengunduran dirinya.
“Awalnya saya antusias berpartisipasi mengingat pentingnya pembaruan data untuk memperkaya wawasan sejarah. Namun, diskusi intensif yang berlangsung justru mengungkap masalah-masalah yang tidak bisa diabaikan,” ungkap Truman dalam diskusi daring pada Rabu (18/6/2025).
“Tapi, diskusi dan diskusi berlanjut-berlanjut, begitu saya melihat banyak kejanggalan. Setidaknya saya mencatat ada lima kejanggalan,” tambah arkeolog yang telah berpengalaman puluhan tahun di bidangnya ini.
Lima Kejanggalan yang Memicu Pengunduran Diri
1. Target Waktu Penyelesaian Tidak Realistis
Kejanggalan pertama terletak pada target penyelesaian proyek yang dinilai terlalu ambisius. Penulisan sejarah ulang ditargetkan selesai pada Juni 2025, padahal rapat persiapan baru dimulai pada akhir November 2024. Rapat konsepsi penyusunan buku bahkan baru berlangsung pada awal Januari 2025.
Truman, yang memiliki pengalaman menerbitkan berbagai buku sejarah, menyatakan bahwa penulisan buku berkualitas biasanya membutuhkan waktu minimal lima tahun. Sebagai perbandingan, penyusunan buku “Indonesia Dalam Arus Sejarah” (IDAS) memerlukan waktu sepuluh tahun, dari tahap penyusunan pada 2002 hingga terbit pada 2012.
“Saya waktu itu menyatakan, kok bisa secepat itu? Saya bilang, apakah mungkin? Tapi, yang lain meyakinkan betul bahwa ini bukan data baru, bukan mulai dari nol. Oke, saya ikuti itu,” kenang Truman.
2. Konsepsi Buku Disusun Tanpa Melibatkan Sejarawan
Masalah kedua muncul dari proses penyusunan konsepsi buku yang tidak melibatkan para sejarawan secara optimal. Konsepsi ini disusun oleh editor umum berdasarkan arahan dari pihak penguasa, bukan dari hasil diskusi mendalam dengan para ahli sejarah.
Truman mengkhawatirkan pendekatan ini dapat membuat sejarah disesuaikan dengan keinginan penguasa, bukan berdasarkan fakta objektif.
“Janganlah menyusun konsepsi itu di bawah arahan penguasa. Ketika kita mau menyusun sebuah buku, apalagi ini buku kebangsaan, apalagi ini buku berseri, mestinya didahului oleh semacam seminar-seminar,” tegas Truman.
Menurutnya, seharusnya diadakan seminar yang mengundang semua ahli terkait untuk memperoleh masukan berharga guna memantapkan konsepsi. Sayangnya, tim hanya mengadakan rapat sekitar dua hingga tiga kali dan merekrut beberapa pakar tanpa proses diskusi yang memadai.
3. Outline Jilid Disodorkan Tanpa Konsultasi Ahli
Kejanggalan ketiga terjadi saat outline sepuluh jilid buku disodorkan tanpa melibatkan sejarawan yang kompeten. Truman menilai penyusunan outline seharusnya dilakukan oleh ahli di bidangnya masing-masing, bukan ditentukan secara sepihak.
Outline yang ada dinilainya mengabaikan substansi dan struktur yang logis.
“Ini kemunduran. Banyak kesalahan dalam narasi dan alur pemikiran,” kritik Truman.
4. Kontroversi Penggantian Istilah “Prasejarah”
Perubahan terminologi dari “prasejarah” menjadi “sejarah awal” menjadi sumber kontroversi keempat. Istilah “prasejarah” telah digunakan secara global selama 200 tahun dan menjadi standar dalam literatur sejarah Indonesia sejak 1984.
Menurut Truman, alasan penggantian istilah tidak pernah dijelaskan secara transparan. Editor Umum Tim Penulisan Ulang, Profesor Singgih Tri Sulistiyono, membela perubahan ini dengan alasan istilah “prasejarah” mengandung bias kolonial yang menggambarkan masyarakat Nusantara sebagai “terbelakang” sebelum mengenal tulisan.
Namun, Truman menolak argumen tersebut. “Kita tak perlu mengubah istilah hanya karena paradigma sempit. Ilmu sejarah harus objektif,” bantah Truman.
5. Narasi yang Terlalu Politis dan Glorifikatif
Kejanggalan kelima berkaitan dengan narasi “Indonesia-sentris” yang dinilai cenderung glorifikatif dan tidak objektif. Truman mengingatkan bahwa bidang keilmuan tidak bisa disamakan dengan narasi politik.
“Bagi saya itu suatu kejanggalan. Mereka juga mengatakan Indonesia sentris. Saya buka suara ketika di pertemuan Menteri, tidak setuju dengan penggunaan istilah ini. Kenapa? Pak, kalau kita bicara ilmu pengetahuan, kita harus bicara objektivitas, rasionalitas. Kalau salah, katakanlah salah. Kalau benar, katakanlah benar,” tegas Truman.
Proyek penulisan ulang Buku Sejarah Nasional Indonesia bertujuan menghilangkan bias kolonial, memperkuat identitas nasional, dan menjawab tantangan globalisasi yang relevan bagi generasi muda. Kementerian Kebudayaan merancang buku dengan pendekatan “Indonesia-sentris”, berbeda dari narasi lama yang masih dipengaruhi sudut pandang kolonial. Namun, pendekatan ini justru menjadi salah satu sumber kritik dari kalangan akademisi.
Buku ini sndir akan terdiri dari sepuluh jilid utama. Mulai dari awal peradaban Nusantara, interaksi dengan dunia luar (India, Tiongkok, Timur Tengah, Barat), masa kolonialisme dan perlawanan, hingga Orde Baru dan Era Reformasi. (mg1/gni)