Blok-a.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengusulkan untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Tujuannya adalah agar sejarah lebih jujur, objektif, dan mewakili semua kelompok masyarakat.
Penulisan ini dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Fadli Zon. Juga dipimpin oleh Guru Besar Sejarah dari Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi.
Tak hanya itu, sebanyak 120 sejarawan dan arkeolog dari Sabang hingga Merauke juga ikut andil dalam penulisan ini. Mereka dibagi menjadi 20 tim editor, karena buku sejarah ini nantinya akan terdiri dari 10 jilid dengan masing-masing sekitar 500 halaman.
“Kita melibatkan para ahli sejarah, hampir 100 lebih sejarawan. Dipimpin oleh Prof. Dr. Susanto Zuhdy sejarawan senior dari Universitas Indonesia,” kata Fadli Zon di Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025) lalu, seperti dilaporkan oleh Liputan6.
Penulisan ulang sejarah sudah berlangsung saat ini dan akan terus berjalan hingga 17 Agustus 2025. Fokus penulisan sejarah ini akan bersifat Indonesia-sentris, yaitu menampilkan identitas bangsa dari perspektif dalam negeri, bukan sudut pandang luar.
Sumber data yang digunakan akan mengambil dari penelitian asli dari para ahli, temuan arkeologi untuk masa prasejarah, dan penelitian sejarah kontemporer untuk masa modern.
Selain itu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga akan menjadi salah satu sumber utama. Karena, buku ini akan menceritakan mulai dari masa prasejarah hingga era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Para penulis akan mendokumentasikan semua kejadian penting, termasuk para tokoh yang dulu tidak diberi ruang, seperti Tan Malaka. Penulisan ini tentunya juga dimulai dari masa penjajahan sampai perjuangan kemerdekaan, juga tentang peristiwa penting dan sensitif, seperti G30S/PKI dan Reformasi 1998.
Salah satu poin sejarah yang sedang dikerjakan adalah tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Hal itu dirasa perlu direvisi, mengingat ada beberapa daerah yang hanya dikuasai selama beberapa tahun saja.
“Di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Perang Jawa Diponegoro itu. Ada yang perlawanannya 200 tahun, ada yang perlawanannya puluhan tahun, Jadi kita ubah bukan sejarah kita dijajahnya tapi perlawanannya yang harus kita tonjolkan,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.
Tujuannya untuk meluruskan perspektif yang kurang benar dari sejarah sebelumnya. Diharapkan, penulisan ulang sejarah ini tidak berat sebelah, namun sesuai fakta sejarah dari berbagai sudut pandang.
Selain membahas kejadian politik atau perang di masa lampau, sejarah ini juga akan memasukkan unsur ekonomi, sosial dan budaya, kuliner, budaya, tari, hingga kehidupan digital dari masa ke masa. Meskipun waktu pengerjaan cukup singkat, tapi tim menyatakan siap dan bertekad untuk menyelesaikan tulisan ini tepat waktu.
Setelah penulisan selesai, buku ini akan menjadi buku sejarah resmi nasional dan akan digunakan untuk pelajaran di sekolah dasar dan menengah. Meski demikan, beberapa pihak menyampaikan kritik dan kekhawatirannya terkait kemungkinan pencitraan terhadap tokoh-tokoh tertentu.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa proses ini terbuka untuk kritik publik. Karena penulisan ini melibatkan tokoh politik dan peristiwa sensitif, maka publik dipersilahkan untuk ikut mengawasi agar hasilnya benar-benar sesuai sejarah bangsa, tidak semata-mata digunakan untuk alat kekuasaan. (mg2/gni)
Penulis: Siti Cholifah (mahasiswi magang STIMATA)