Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan seluruh pekerja di wilayahnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2035. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mewajibkan para investor yang masuk ke Kota Malang untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyebut cakupan Universal Coverage Jaminan (UCJ) sosial ketenagakerjaan saat ini baru 42 persen.
“Sekarang ini UCJ sosial ketenagakerjaan itu masih di angka 42 persen. Target jangka panjang, di 2045 itu sudah harus 100 persen ter-cover BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” ujar Arif, Rabu (10/9/2025).
Menurut perhitungan bersama BPJS Ketenagakerjaan, target tersebut bahkan bisa tercapai lebih cepat, yakni pada 2035. Hal itu didorong oleh kebijakan yang mewajibkan investor mendaftarkan seluruh pekerjanya.
“Kalau kami hitung dengan Kepala BPJS Naker, tahun 2035 bisa tercapai target 100 persen. Salah satunya karena setiap investor yang ada di Kota Malang diwajibkan agar pekerjanya ter-cover BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Selain sektor formal, Pemkot Malang juga menanggung iuran BPJS bagi pekerja rentan. Pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp5,3 miliar untuk melindungi sekitar 25 ribu pekerja informal seperti ojek online, kelompok tani, sopir angkot, tukang parkir, supeltas, hingga Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Mereka terjamin melalui dua perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Program ini diproyeksikan berlanjut pada 2026 dengan usulan anggaran naik menjadi Rp6,3 miliar.
“Minimal 25 ribu peserta juga tetap akan ter-cover. Jangan sampai turun,” tegas Arif. (yog/bob).