blok-a.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih ada 10.685 penyelenggara negara belum melaporkan harta kekayaan (LHKPN). Padahal tenggat waktu pelaporan telah ditetapkan pada 31 Maret 2023.
“Kami mengimbau kepada 10.685 penyelenggara negara/wajib lapor yang belum lapor LHKPN untuk segera menyampaikannya kepada KPK,” ujar Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding melalui keterangan tertulis, Senin (3/4).
Secara rinci, pada jajaran yudikatif, dari total 18.635 wajib lapor, sejumlah 18.371 atau sebesar 98,6 persen telah menyampaikan laporan LHKPN-nya.
Sedangkan jajaran legislatif pusat dan daerah, dari 20.064 wajib lapor, tercatat 17.661 sudah menyampaikan LHKPN-nya atau sebesar 88 persen.
Baca Juga: Rafael Alun Usai Jadi Tersangka KPK: Saya Tidak Terima Gratifikasi, Saya Jadi Target
Kemudian pada jajaran eksekutif pusat dan daerah, dari total 290.891 wajib lapor, sejumlah 283.474 atau 97,5 persen telah menyampaikan LHKPN-nya.
Dari jajaran BUMN/BUMD dari total 42.663 wajib lapor, sebanyak 42.062 (98,6 persen) telah melaporkan LHKPN-nya.
Ipi menuturkan per 31 Maret 2023 KPK menerima 361.568 pelaporan LHKPN dari jumlah keseluruhan 372.253 wajib lapor.
KPK memberikan apresiasi terhadap 97 persen penyelenggara negara yang telah memenuhi kewajibannya menyampaikan LHKPN secara tepat waktu.
Sebab, hal itu sebagai bentuk akuntabilitas bagi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaan.
“Mengingat LHKPN juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengawasi harta kekayaan penyelenggara negara/wajib lapor serta pengelolaan SDM, seperti mengangkat atau mempromosikan penyelenggara negara/wajib lapor berdasarkan kepatuhan LHKPN-nya,” kata Ipi.
“KPK juga mencatat 23 pemerintah daerah tingkat provinsi dan 369 pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota telah melaporkan LHKPN-nya 100 persen,” ucap Ipi.(lio)