Blok-a.com – Pemerintahan Prabowo–Gibran telah genap satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai program prioritas mulai dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Berikut sembilan program utama beserta capaian dan tantangannya.
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program ini menjadi ikon utama sejak awal masa pemerintahan. Diluncurkan pada Januari 2025, MBG menyasar anak sekolah (SD, SMP, dan SMA), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Tujuannya untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Anggaran yang digelontorkan pemerintah meningkat signifikan, dengan pagu APBN 2026 mencapai sekitar Rp335 triliun, naik dari Rp71 triliun pada tahun sebelumnya. Hingga Oktober 2025, program ini telah menjangkau sekitar 31,2 juta penerima manfaat.
Meski begitu, pelaksanaan MBG tidak lepas dari kendala. Beberapa kasus keracunan massal sempat terjadi karena menu yang kurang higienis. Pemerintah kemudian memperketat pengawasan, melakukan evaluasi rantai distribusi, dan mewajibkan dapur katering memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
2. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Program ini merupakan langkah besar pemerintah dalam bidang kesehatan preventif. Sejak Februari 2025, layanan pemeriksaan gratis mulai digencarkan di puskesmas dan rumah sakit daerah. Jenis pemeriksaan yang diberikan antara lain cek tekanan darah, gula darah, serta deteksi penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes.
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp4,7 triliun untuk menjalankan program ini. Tujuannya adalah memperluas akses pemeriksaan dini, menekan angka kematian akibat penyakit kronis, dan menumbuhkan budaya rutin memeriksa kesehatan di masyarakat. Kendati demikian, masih ada catatan penting terkait pemerataan layanan dan kesiapan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah.
3. Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat hadir untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diluncurkan secara resmi pada 14 Juli 2025 melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Pada tahap awal, pemerintah telah membangun sekitar 100 sekolah dari target 200 sekolah. Hingga 10 Oktober 2025, tercatat 164 dari 166 Sekolah Rakyat sudah beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia.
Fasilitas yang disediakan cukup lengkap mulai dari asrama, perlengkapan sekolah, hingga makanan harian agar siswa dapat belajar tanpa terbebani biaya. Tantangannya kini terletak pada pemilihan lokasi, pemerataan fasilitas, serta memastikan penerima manfaat tepat sasaran.
4. Sekolah Garuda
Selain Sekolah Rakyat, pemerintah juga menggagas Sekolah Garuda sebagai program pendidikan unggulan. Diluncurkan pada 8 Oktober 2025, program ini memiliki dua skema: Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol di daerah terpencil, dan Sekolah Garuda Transformasi yang meningkatkan mutu sekolah yang sudah ada.
Targetnya, hingga tahun 2029 akan berdiri 20 Sekolah Garuda Baru dan 80 Sekolah Garuda Transformasi. Visi utama program ini adalah pemerataan akses pendidikan berasrama dengan kurikulum berstandar internasional. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan tenaga pengajar, infrastruktur, dan sistem evaluasi yang konsisten di setiap daerah.
5. Digitalisasi Pendidikan
Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama dalam bidang pendidikan. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sekolah-sekolah di seluruh Indonesia harus dilengkapi dengan layar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP) agar siswa di daerah terpencil dapat mengakses materi pembelajaran yang sama dengan daerah maju.
Target tahun pertama mencakup 288.865 sekolah penerima perangkat digital seperti IFP, laptop, dan media pembelajaran daring, sejak Agustus 2025. Tujuannya adalah mempersempit kesenjangan pendidikan, memperkuat pembelajaran hybrid, serta menyiapkan generasi muda menghadapi era digital. Tantangan utamanya meliputi keterbatasan jaringan internet, kesiapan guru, dan pengembangan konten digital yang menarik serta relevan.
6. Program “3 Juta Rumah”
Sektor perumahan juga menjadi perhatian pemerintah. Melalui program “3 Juta Rumah”, pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama lima tahun masa pemerintahan.
Rinciannya, satu juta unit diperuntukkan bagi masyarakat perkotaan (termasuk rumah susun), dan dua juta unit bagi warga di pedesaan. Meskipun belum masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2026, pemerintah memastikan program ini tetap berjalan.
7. Koperasi Merah Putih
Koperasi Merah Putih resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Koperasi ini diharapkan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, layanan sosial dan kesehatan masyarakat, serta wadah pengembangan UMKM dan logistik pertanian. Pendanaan bersumber dari berbagai jalur, seperti APBN, bank BUMN, Dana Desa, dan KUR.
8. Magang Berbayar
Untuk mengatasi pengangguran terdidik, pemerintah meluncurkan program Magang Berbayar yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Skema ini memberikan kompensasi setara upah minimum kabupaten/kota kepada peserta magang.
Program gelombang pertama berlangsung dari 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026 dengan target 20.000 peserta, dan gelombang kedua ditargetkan mencapai 80.000 peserta.
Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman kerja nyata, meningkatkan daya saing lulusan baru, serta membuka peluang kerja setelah program berakhir.
9. Penciptaan Lapangan Kerja
Penciptaan 19 juta lapangan kerja menjadi salah satu janji besar dalam kampanye Prabowo–Gibran. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,28 juta orang – naik sekitar 83.000 dari tahun sebelumnya.
Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) justru menurun tipis dari 4,82 persen menjadi 4,76 persen. Kondisi ini terjadi karena bertambahnya angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang dalam setahun terakhir.
Artinya, tantangan penciptaan lapangan kerja masih besar meski berbagai kebijakan investasi dan program pelatihan kerja telah dijalankan. Pemerintah menegaskan bahwa proses perbaikan dan ekspansi investasi masih terus berjalan untuk memperluas kesempatan kerja di tahun-tahun mendatang. (mg1/gni)
Penulis: Rosa Dwi Eliyah (Mahasiswa Magang UTM Bangkalan)