Surabaya, blok-a.com – Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) menjadi tolak ukur kemajuan daerah. Faktor penting variabel IPM adalah pendidikan.
Nah, IPM Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah – Emil secara konsisten naik dari tahun ke tahun.
Secara berurutan, kenaikan IPM Jatim pada 2019 di angka 71,50, pada 2020 sebesar 71,71, di 2021 sebesar 72,14 dan pada 2022 sebesar 72,75.
Pendidikan ini memang satu dari tiga indikator IPM. Pendidikan terjangkau dan berkualitas terus diupayakan di Jatim.
Melihat fakta itu, anggota Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan ini datang ke Jatim.
Selain membahas dan menyerap aspirasi soal rumusan kebijakan pusat, rombongan Dede Yusuf – aktor dan DPR RI ini- membocorkan nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk Jatim, senilai Rp20 triliun.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut rombongan Komisi X DPR RI, di Ruang Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim Lantai VIII Jalan Pahlawan nomor 110 Surabaya, Jumat (17/2/2023).
Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf dan Abdul Fikri Faqih disambut oleh Wagub Emil beserta jajaran Pemprov Jatim.
Kata Emil, banyak yang dibahas. Bahkan soal isu aktual pendidikan dan olahraga, di Jatim dicatat OPD terkait.
Isu aktual yang tadi dibahas bersama dengan Komisi X DPR RI meliputi bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, dan olahraga.
Baik soal rekrutmen guru, wacana revisi Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, hingga kondisi terkini kepariwisataan dan kebudayaan di Jatim.
Pertemuan berlangsung kurang lebih tiga jam. Juga sempat disinggung anggaran BOS yang dihitung berdasarkan formulasi jumlah murid. Padahal ada beberapa daerah tertentu muridnya tak banyak karena wilayah jarang penduduk.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyampaikan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke dua di Indonesia setelah Jawa Barat.
Aspek pendidikan dan kebudayaan menjadi isu yang besar karena berkaitan erat dengan IPM.
Komisi X sengaja datang ke daerah-daerah untuk memastikan bahwa IPM Jatim dalam angka sama seperti realitas di lapangan.
“Dari pertemuan ini kan kita bisa tahu gap antara ekspektasi dan kenyataan. Gap inilah yang coba kita kecilkan. Apa sih permasalahan yang ada? Apakah ada permasalahan misskoordinasi, sosialisasi, atau anggaran. Inilah yang nanti akan kita bawa saat rapat-rapat bersama pemerintah (pusat) untuk diperbaiki,” ujarnya.
Dede Yusuf mengakui bahwa tidak mudah dalam menaikkan IPM. Sebab, IPM berkaitan dengan manusia. Pembangunan manusia harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.(kim/lio)