Jakarta, blok-a.com- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa belanja produk dalam negeri (PDN) harus digelorakan.
Belanja produk dalam negeri, kata Eddy, sangat penting karena kementerian merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik pemerintah daerah dan pusat.
“Akhirnya mampu mewujudkan target belanja untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Eddy, di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).
Targetnya, optimalisasi penggunaan APBN untuk belanja produk dalam negeri sebesar 95% dari total belanja pengadaan barang dan jasa, hingga akhir 2023.
Temu bisnis tahap VI ini digelar dalam rangka sinergisitas Kemenkumham, Kemenkeu kolaborasi dengan LKPP dan Kadin.
Kegiatan digelar tiga hari sejak Kamis, ditutup Sabtu sebagai implementasi Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Dari data temu bisnis itu, ada tranksaksi 29,5 triliun rupiah terdiri dari transaksi oleh kementerian dan lembaga 18,5 triliun rupiah dan pemerintah daerah sebesar 11,34 triliun rupiah.
Rinciannya dari 29,5 triliun rupiah itu, telah terbayar 16,13 triliun rupiah, dan transaksi kontrak sebesar 13,4 triliun rupiah.
Sebelumnya, tercatat besaran transaksi PDN sebesar 420,7 triliun rupiah, dan setelah road to temu bisnis dan ICEF 2023 menjadi 448,8 triliun rupiah.
Kemenkumham juga menggelar layanan Paspor Merdeka, pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Kemudian juga digelar coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM).(kim/lio)