Sidoarjo, Blok-a.com – Bupati Sidoarjo, Subandi, menggelar rapat koordinasi bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),Paguyuban Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sidoarjo, di Ruang Delta Wicaksana, Rabu (17/6/2026).
Tujuan utama rapat kali ini, yakni untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan program Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, rapat koordinasi ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun komunikasi yang terintegrasi, antara BPD dan perangkat desa. Sehingga KDMP memiliki basis keanggotaan yang kuat dan luas.
“KDMP akan terus kita galakkan. Keanggotaan harus menjadi prioritas utama. Semua pihak harus terlibat aktif menjadi anggota. Mulai dari ASN, BPD, hingga perangkat desa,” pesan Bupati Subandi.
Diketahui, setelah sebelumnya menerbitkan surat edaran terkait arahan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), kali ini Bupati Subandi, mengajak mereka untuk mendukung terbentuknya kawasan desa mandiri pangan di Sidoarjo.
“Dengan adanya sistem pendukung, program ini akan berjalan secara sinergis. Mulai minggu ini, KDMP harus berjalan baik dengan dukungan penuh dari BPD, perangkat desa, RT/RW, serta pemerintah daerah,” harapnya.
Subandi juga menginstruksikan agar implementasi program KDMP di Sidoarjo didesain secara unik dan inovatif dibanding daerah lain.
“Tujuannya agar kawasan desa mandiri pangan di Sidoarjo mampu menjadi model percontohan sekala nasional. Begitu pula program prioritas presiden lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Ditambahkannya, program KDMP dinilai akan berjalan efektif jika pengelolaan keanggotaannya optimal. Oleh karena itu, Pemkab Sidoarjo akan melakukan pemetaan terhadap desa/kelurahan yang programnya sudah berjalan. Data ASN yang wajib menjadi anggota, akan diintegrasikan melalui sistem satu data melalui Dinas Komunikasi dan informasi, yang dapat dipantau langsung via dashboard.
“Apabila Surat Edaran (SE) telah diterbitkan, saya meminta kepala desa segera mengadakan rapat koordinasi dengan BPD, RT, dan RW guna memastikan kelancaran implementasi di lapangan. Setelah semua siap, program ini akan kita luncurkan secara resmi di pendopo,” pungkas Subandi. (Fah)