Mojokerto, blok-a.com – Pemerintah Kota Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menekan angka pengangguran melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program Kegiatan DBHCHT tahun 2025 di Ayola Sunrise Hotel, Selasa (30/9).
Menurut Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, salah satu bentuk nyata pemanfaatan DBHCHT adalah penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang digelar Pemerintah Kota Mojokerto bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Jabon. Program ini terbukti memberikan dampak positif, di mana mayoritas peserta pelatihan kini sudah terserap dalam dunia kerja.
“Dari yang sudah mendapatkan fasilitasi Pemkot, 70 persen di antaranya sudah bekerja. Berarti ini sukses. Mayoritas mereka menjadi wirausaha, kemudian ada yang diterima di UMKM, retail, maupun badan usaha lainnya. PR kita sekarang adalah yang 30 persen ini,” jelas Ning Ita.
Meski capaian tersebut cukup menggembirakan, Ning Ita menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah mengurangi jumlah 30 persen peserta yang belum mendapatkan pekerjaan.
Untuk itu, Pemkot Mojokerto berencana kembali menggelar job fair pada tahun mendatang sebagai salah satu solusi membuka akses lebih luas bagi pencari kerja.
Ia juga memberikan pesan khusus kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan.
“Kami berharap jangan pilih-pilih pekerjaan. Selama itu mampu dilakukan dan sesuai keterampilan, ambil saja kesempatan. Apalagi bagi usia muda, perbanyak pengalaman dulu. Jangan berharap langsung dapat jabatan strategis dengan gaji besar,” pesannya.
Lebih lanjut, Ning Ita menambahkan bahwa Pemkot Mojokerto secara rutin mengalokasikan anggaran untuk job fair dan pelatihan keterampilan setiap tahun.
Sedikitnya 200 warga usia kerja difasilitasi untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi sesuai minat mereka. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki keterampilan tambahan sehingga lebih siap memasuki dunia kerja.
“Pemerintah kota hadir memberikan fasilitasi kepada warga, supaya tidak ada yang menganggur. Kami ingin kesejahteraan masyarakat meningkat, sehingga beban daerah juga berkurang. Itulah mengapa kami menyediakan fasilitas berupa job fair maupun pelatihan berbasis kompetensi,” tegasnya.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, Pemkot Mojokerto berharap penggunaan DBHCHT benar-benar tepat sasaran.
Tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas SDM yang lebih kompetitif. Dengan demikian, angka pengangguran terbuka di Kota Mojokerto diharapkan dapat terus menurun secara signifikan.(sya/lio)