Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kota Malang. Langkah ini dilakukan agar program strategis nasional tersebut bisa berjalan lebih optimal di daerah.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa evaluasi ini juga menjadi sarana untuk melihat sejauh mana progres penerapan Sekolah Rakyat di Kota Malang.
Ia menyoroti terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan program tersebut, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak leluasa bergerak lebih jauh. Meski demikian, Amithya mendorong Pemkot Malang agar tetap berusaha maksimal sesuai kewenangan yang ada.
“Misalnya yang soal minta dibuatkan pagar keamanan (ke Kementerian PU) gak bisa, ya sudah pemda berlakukan sistem jaga saja. Ini kan supaya anak-anak aman di dalam, kan tempatnya luas banget,” jelasnya.
Amithya juga menekankan perlunya adaptasi bagi siswa Sekolah Rakyat yang diwajibkan tinggal di asrama. “Ini kan masih awal, ada perbedaan aktivitas dan rutinitas baik siswa maupun keluarga. Maka di masa transisi ini perlu penyesuaian,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan emosional dari orang tua tetap dibutuhkan meskipun siswa berada di lingkungan asrama. Sehingga, para orang tua masih bisa memberikan dukungan utamanya dampak psikologis bagi anak.
“Hal inilah yang kami harapkan bisa ditangkap oleh Pemkot Malang. Sehingga bagaimana caranya meskipun orang tua di luar tetapi masih bisa memberikan dukungan secara emosional kepada anak,” tambahnya.
Selain itu, fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan. Saat ini, hanya tersedia sepeda motor untuk mengantar siswa yang sakit. Menurutnya, hal ini perlu segera ditingkatkan.
“Saat ini di Sekolah Rakyat cuma ada sepeda motor. Ini perlu kita pikirkan. Sementara sekarang Kota Malang suhunya sedang dingin. Ambulan Kota Malang kan banyak, boleh lah disiagakan satu di sana,” ungkapnya.
Di sisi lain, terkait pemenuhan tenaga pendidik hingga wali asuh, Amithya menyebutkan bahwa prosesnya masih berjalan dan belum sepenuhnya terpenuhi. Ia berharap program Sekolah Rakyat bisa benar-benar melahirkan siswa berkualitas, tanpa mengabaikan kelancaran program pendidikan lain di Kota Malang.
Menurutnya, fasilitas yang disiapkan untuk siswa juga sudah cukup baik. Biaya hidup pendidikan per siswa dianggarkan sebesar Rp48,5 juta per tahun. “Saya kira angka ini sudah luar biasa. Sebenarnya program ini kan bagus banget, makanya kita harus dukung agar semakin baik,” pungkasnya. (yog)