Blok-a.com – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle pertama di Kabinet Merah Putih, hari ini, Rabu (19/2/2025).
Kabar ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjawab isu reshuffle kabinet oleh Prabowo hari ini.
“Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Teddy, Rabu (19/2/2025).
Setelah melantik 48 menteri pada Oktober 2024, beberapa menteri di Kabinet Merah Putih telah terlibat kontroversi dalam empat bulan terakhir. Publik pun bertanya-tanya apakah beberapa menteri kontroversial tersebut akan diganti.
Berikut ini daftar menteri yang pernah terlibat kontroversi.
Menko Hukum dan HAM
Menteri pertama yang terlibat kontroversial adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Pada saat hari pelantikan tepatnya, Senin (21/10/2024), Yusril mengatakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir tak ada kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
“Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat,” ucap Yusril kepada awak media.
“Enggak,” ujarnya saat ditanya apakah peristiwa 98 termasuk pelanggaran HAM berat.
Pernyataan Yusril tersebut merupakan bentuk penyangkalan terhadap keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM telah menegaskan bahwa terdapat 12 peristiwa kekerasan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Selain Komnas HAM, pernyataan Yusril juga bertentangan dengan sikap Presiden ke-7 Jokowi, yang mengakui adanya 12 peristiwa pelanggan HAM berat.
Mendes PDT
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, juga terlibat dalam sebuah kontroversi.
Melalui unggahan mantan Menko Polhukam Mahfud MD di platform X, terungkap bahwa Yandri mengeluarkan surat undangan haul pribadi yang menggunakan kop dan stempel resmi kementerian. Surat tersebut ditujukan kepada beberapa perangkat desa untuk menghadiri acara haul almarhumah ibunda Yandri pada 21 Oktober 2024.
Mahfud pun menyayangkan hal tersebut, lantaran surat yang bersifat pribadi tak sepatutnya menggunakan kop dan stempel kementerian.
“Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2,” tulis Mahfud dalam keterangan unggahannya.
Mendikti Saintek
Beberapa waktu lalu, Menteri Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Brodjonegoro, mendapat protes dari ratusan karyawan Kemendikti Saintek.
Aksi protes yang dilakukan ratusan ASN Kemendikti Saintek ini dimulai setelah pemecatan tidak adil yang dialami oleh Neni Herlina, seorang Prahum Ahli Muda dan Pj. rumah Tangga Setditjen Diktiristek.
Neni, yang sudah bekerja selama 24 tahun di instansi tersebut, mengaku tiba-tiba diusir keluar ruangan oleh pimpinan tertinggi di Kemendikti Saintek pada Jumat (17/1/2025) sore. Kejadian ini memicu aksi protes besar dari ratusan ASN yang merasa tindakan tersebut tidak adil dan melanggar prosedur.
Menanggapi protes tersebut, Menteri Satryo membantah tuduhan yang beredar dan menjelaskan bahwa ia sedang melakukan proses “bersih-bersih” di kementerian untuk menghindari pemborosan.
Meskipun sempat terjadi ketegangan antara Menteri Satryo dan ratusan karyawannya, polemik ini akhirnya diselesaikan dengan damai.
Menteri ESDM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menjadi pusat perhatian publik terkait kebijakan pembatasan distribusi gas Elpiji 3 kg yang diterapkan pada 1 Februari 2025.
Kebijakan tersebut mengharuskan masyarakat untuk membeli gas Elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina, dan tidak lagi dijual secara eceran.
Keputusan ini mendapat banyak kritik, terutama dari warga lansia yang merasa kesulitan dengan pembatasan tersebut.
Polemik semakin memanas setelah muncul kabar tentang seorang wanita lansia yang diduga meninggal setelah antre di pangkalan untuk membeli gas.
Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan agar Kementerian ESDM segera mengaktifkan kembali pengecer elpiji, mengingat dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat. (hen)