Kota Malang, blok-a.com – Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Dito Arief Nurakhmadi mengajak masyarakat ikut menyukseskan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Malang 2024. Pihaknya tidak ingin masyarakat memilih pemimpin yang salah.
Pria yang menjabat anggota DPRD Kota Malang 2024-2029 itu juga mengatakan, banyak politisi yang tetap tegak lurus dan berpendirian teguh mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun, kemungkinan terjebak dalam lingkaran korupsi juga sangat besar.
Juru bicara (Jubir) tim pemenangan paslon Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin (WALI) ini pun mengingatkan, Kota Malang pernah terjerumus pada lingkaran korupsi yang membawa eksekutif dan legislatif.
Oleh karena itu, Dito meminta agar masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih.
“Itu fakta politik ya, rekam jejak pemimpin kita kan jelas gitu. Artinya dari tiga pasangan calon masyarakat Kota Malang yang secara pendidikan, secara karakter pemilih rasional bisa melihat rekam jejaknya. Dan memang semakin kesini pemberitaan atau isu terkait masa lalu salah satu kandidat yang pernah tersangkut korupsi memang menjadi bahasan di media sosial bahkan di masyarakat,” ujar Dito, Sabtu (12/10/2024).
Dito menjelaskan, nasib masyarakat Kota Malang dalam 5 tahun ke depan ditentukan dengan Pilwali mendatang.
Menurutnya, jika dipimpin sosok yang punya beban masa lalu, dikhawatirkan akan mengulang kejadian yang mencoreng nama Kota Malang.
“Nah saya kira memang, saya sebagai politisi NasDem, kemudian dalam proses kemarin, proses pencalonannya, kita juga mengamati kenapa partai NasDem dan bersama 14 partai politik yang lain menjatuhkan pilihan kepada Pak Wahyu Hidayat, tidak kepada yang lain,” tegasnya.
“Karena kami melihat ada kandidat yang lain, yang bahkan belum pada saat pencalonan, tapi pada saat proses menuju berpasangan, kami melihat indikasi hal-hal yang saya kira tidak baik dilakukannya, yaitu lelang untuk wakil wali kotanya,” terang Dito.
Dito juga menegaskan suara yang diberikan ini murni tanpa embel-embel mahar politik.
“Nah, sedangkan di pasangan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin kan mereka bersatu dalam proses politik yang saya kira murni, tidak ada bunyi-bunyian terkait mahar politik,” tambah Dito.
Dito juga mengungkapkan, sudah bukan rahasia umum lagi terkait dengan mahar politik di kalangan para partai politik.
Bahkan, Dito mengaku pernah mendengar ada kandidat yang membayar mahar untuk bisa menjadi calon Wakil Wali Kota Malang.
“Di angka Rp15 sampai 25 miliar. Saya kira itu kan proses awal yang kurang baik. Bahkan sebelum pencalonan pun ada hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana Kota Malang mau melepaskan diri dari masa lalu yang pernah tersangkut masalah korupsi. Apabila ada salah satu kandidat yang pada proses pencalonan melakukan hal-hal seperti tersebut. Ada mahar politik bagi calon wakil wali kota agar bisa digandeng. Saya kira itu menjadi catatan kami partai politik,” ungkap Dito.
Ia menegaskan kembali perlunya seorang pemimpin mengevaluasi diri dan belajar dari kesalahan di masa lalu.
“Pemimpin itu harus belajar dari kesalahan. Bagaimana mau belajar dari kesalahan, kalau proses untuk pencalonannya saja masih melakukan hal seperti itu,” tandas Dito.(mg1/lio)