Kota Malang, blok-A.com – Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-5, Muhammadiyah siapkan kader kader kebangsaan dan kader ekonomi untuk hadapi tantangan masa depan Indonesia.
Dalam agenda rutin tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menuturkan melalui Rakornas ini pihaknya akan mempersiakan kader-kader Muhammadiyah untuk menghadapi tantangan bangsa Indonesia di masa depan melalui lembaga pendidikan.
“Rakornas ini mengkaselerasi peran kader Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan profesi dapat menghadirkan kader kader kita di berbagai tempat untuk berkontribusi,” tutur Haedar Nashir seusai menghadiri Seminar Nasional dan Rakornas ke 5 Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah.
Menurutnya, salah satu tantangan yang akan di hadapi bangsa Indonesia di masa depan yakni permasalah ekonomi. Hal tersebut menjadi salah satu alasan diadakannya seminar dan Rakornas di beberapa perguruan tinggi, salah satunya Universita Muhammadiyah.
“Indonesia ini kan tantangan ekonomi ke depannya juga berat. Bahkan Pak Presiden memberi warning dunia itu tidak baik baik saja,” imbuhnya.
Diselenggarakannya rakornas ini diharapakan kader kader Muhammadiyah dapat turut serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita cita bangsa Indonesia.
“Kader ini nanti diharapkan menjadi elemen penting dan strategis dari bangsa dan negara yang ingin terus menjadikan Indonesia ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa,” tuturnya.
Lebih lanjut, saat disinggung terkait pesta demokrasi 2024. Headar mengaku Muhammadiyah akan bertindak sebagaimana mestinya sebagai ormas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.
“Muhammadiyah seperti biasa yakni sebagai ormas tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis karena hal tersebut urusannya parpol. Tetapi Muhammadiyah membawa nilai politik moral agar kontestasi politik itu dilakukan dengan fair, adil, dan maju. Bukan yang membawa perpecahan dan kegaduhan serta yang membuat Indonesia jalan di tempat,” ungkapnya.
Diakhir, Nashir berharap agar demokrasi Indonesia kedepan dapat mengarah ke sila ke 4, sehingga mulai terelimasi demokrasi yang transaksinal dan oligarki.
“Kalau bisa, kita mengharap agar demokrasi nanti lebih mengarah ke sila 4, yakni berbasis pada hikmah kebijaksanaan, jadi ketika ada masalah kita selesaikan secara hikmat tapi juga ada permusyawaratan,” pungkasnya.
(mg2/ptu)