Pasuruan, blok-a.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan menggelar media gathering bertajuk evaluasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di Valencia Kafe, Kota Pasuruan, Kamis (6/3/2025).
Acara ini dijadikan ajang refleksi bagi berbagai pihak untuk meninjau tingkat partisipasi pemilih serta mengevaluasi efektivitas strategi sosialisasi yang telah diterapkan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan.
Acara ini dihadiri oleh jajaran KPU, perwakilan pemerintah daerah, insan media, organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), mahasiswa, serta para pendidik.
Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini diharapkan dapat memperkaya diskusi dan memberikan solusi konkret dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang.
Ketua KPU Kota Pasuruan, Nanang Abidin, menekankan pentingnya refleksi terhadap pelaksanaan Pemilu sebelumnya guna memperkuat kualitas demokrasi.
“Evaluasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan memastikan pemilih memiliki akses informasi yang cukup agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak,” ujarnya.
Salah satu poin utama dalam diskusi adalah peran Si Podang, Maskot Pilkada KPU Kota Pasuruan, dalam meningkatkan kesadaran pemilih.
Maskot ini aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi untuk mendorong warga menggunakan hak pilihnya.
Namun, efektivitas strategi sosialisasi masih menjadi bahan evaluasi, terutama dalam menjangkau pemilih muda dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang aktif dalam Pemilu.
Ketua GM-FKPPI Pasuruan, Ayi Suhaya, SH., menyoroti masih minimnya sosialisasi Pemilu di tingkat RT/RW dan lingkungan perkampungan.
“Banyak warga yang kurang mendapatkan informasi langsung terkait pemilu. Sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh sangat diperlukan agar partisipasi masyarakat meningkat,” ujarnya.
Selain itu, Ayi juga menyinggung sejumlah persoalan daerah yang berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Seperti kemiskinan, bangunan mangkrak, serta meningkatnya kejahatan sosial.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan rasa frustrasi publik yang dapat berujung pada rendahnya keterlibatan dalam Pemilu.
Pandangan serupa disampaikan oleh beberapa perwakilan mahasiswa dan pendidik yang hadir. Mereka menilai bahwa kurangnya pendidikan politik di kalangan pemilih muda menjadi salah satu faktor rendahnya partisipasi.
“Banyak anak muda yang merasa Pemilu tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Padahal, memilih pemimpin yang tepat dapat menentukan arah kebijakan di masa depan,” ujar salah satu mahasiswa yang hadir.
Lebih lanjut, diskusi juga menyoroti praktik politik transaksional serta indikasi ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, yang dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
“Publik semakin rasional, tetapi minimnya pendidikan politik membuat banyak orang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya,” jelas Ayi.
Para peserta juga menyoroti pentingnya peran NGO dan pendidik dalam memberikan pemahaman politik yang lebih baik kepada masyarakat.
Program pendidikan pemilih yang melibatkan mahasiswa dan akademisi diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda.
Ayi menekankan bahwa rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya berdampak pada legitimasi pemimpin terpilih, tetapi juga pada kualitas demokrasi secara keseluruhan.
Menurutnya, jika persoalan ini tidak segera diatasi, maka siklus apatisme politik akan terus berlanjut.
“Ketika politik transaksional dinormalisasi karena tingginya biaya politik, maka yang dirugikan adalah kualitas demokrasi kita. Oleh karena itu, partai politik perlu melakukan reformasi internal dengan memprioritaskan kaderisasi kepemimpinan yang demokratis, bukan sekadar memilih kandidat bermodal besar yang bisa membeli rekomendasi dari pusat,” pungkasnya.
Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber.
(rah/lio)
