Mojokerto, blok-a.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan laporan evaluasi Pemilu 2024. Acara yang berlangsung di Arayana Hotel, Trawas, Senin (24/2/2025) ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Di antaranya perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kejaksaan Negeri (Kejari), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), TNI, Polri, DPRD, partai politik, akademisi, BPJS Ketenagakerjaan, serta media.
Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 mencapai 86,19 persen, menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Timur.
Meski demikian, terjadi penurunan dibandingkan dengan partisipasi masyarakat dalam Pilpres dan Pileg yang mencapai 90 persen. Afnan menegaskan bahwa evaluasi setiap tahapan pemilu sangat penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
“Sebagus apa pun pelaksanaan pemilu, pasti masih ada kekurangan. Oleh karena itu, forum ini digelar untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak agar bisa menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi penyelenggaraan pemilu selanjutnya,” ujar Afnan.
Dalam diskusi tersebut, terdapat enam poin utama yang menjadi fokus pembahasan:
1. Perencanaan tahapan pemilu perlu disusun dengan lebih matang.
2. Masih terjadi kekurangan surat suara di beberapa TPS.
3. Kesalahan dalam penyampaian surat undangan pemilih ke TPS yang tidak sesuai.
4. Ditemukan kasus surat suara ganda saat pencoblosan.
5. Penurunan partisipasi dalam Pilkada dibandingkan Pilpres dan Pileg akibat waktu penyelenggaraan yang berdekatan serta faktor cuaca.
6. Pertanggungjawaban dana hibah dari pemerintah Kabupaten Mojokerto harus diselesaikan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, maksimal tiga bulan setelah pelantikan, yaitu pada Mei 2025.
Kasat Intel Polres Mojokerto, AKP Yuli Riyanto, menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, terutama kepada kepala desa yang memiliki peran penting di wilayahnya.
Ia juga mengingatkan KPU agar lebih tertib dalam pengelolaan logistik guna menghindari kekurangan surat suara maupun surat suara ganda di TPS.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Deni Mustopa, M.Pd., menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam tahapan pemilu untuk mencegah pelanggaran.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu agar transparansi dan demokrasi tetap terjaga.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Khoirul Amin, mengapresiasi kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu.
Namun, ia menyoroti masalah penempatan dan pembagian Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai kurang optimal, menyebabkan pemilih harus menempuh jarak jauh untuk memberikan suara mereka.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo, menambahkan bahwa permasalahan data pemilih masih menjadi kendala utama. Ia menekankan pentingnya pembaruan data kependudukan secara berkala, terutama terkait warga yang pindah domisili atau meninggal dunia, guna memastikan keakuratan DPT.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan kendala dalam pendataan tenaga kerja penyelenggara pemilu, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Ketidaksesuaian data dalam sistem menyebabkan keterlambatan dalam proses klaim jaminan bagi petugas pemilu yang mengalami kendala selama bertugas.
Melalui FGD ini, KPU Kabupaten Mojokerto berharap dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi selama Pemilu 2024 serta merancang strategi perbaikan untuk pemilu mendatang.
Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki sistem logistik, serta memastikan data pemilih lebih akurat.
“Semoga dengan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, KPU dapat menyelenggarakan pemilu yang lebih baik pada tahun 2029,” tutup Afnan.(sya/lio)