Kabupaten Malang, blok-a.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang terus pelototi tindak pelanggaran Pemilu di wilayah kerjanya.
Hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Malang telah menerima 11 laporan tindak pidana pelanggaran Pemilu, 6 diantaranya terkait pelanggaran netralitas kepala desa (kades).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin mengatakan, bahwa seluruh temuan yang dilaporkan ke Bawaslu telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
“Setiap laporan yang masuk kepada kami, kami akan tindaklanjuti sesuai peraturan. Sampai saat ini sudah 11 laporan masuk, diantaranya enam itu adalah (netralitas) kades,” kata Hazairin kepada blok-a.com, Senin (28/10/2024).
Dari 6 laporan terkait netralitas Kades, terdapat 2 laporan ditindaklanjuti ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang
dan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesianuntuk dilakukan teguran.
“Sementara itu, empat lainnya belum terbukti,” tambahnya.
Lebih lanjut, selain laporan terkait pelanggaran netralitas kades. Hazairin menambahkan, ada 5 laporan lain yang diterima Bawaslu Kabupaten Malang.
“Lima lainnya laporan terkait Apararur Sipil Negara (ASN), warga masyarakat, Calon Bupati (Cabup), Plt Bupati, dan kepala dinas,”bebernya.
Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Malang juga terus melakukan pengawasan yang melekat hingga tingkat bawah. Termasuk melakukan sosialisasi di masing-masing kecamatan selama 3 kali, hingga safari ke setiap kepala desa sebagai bentuk pencegahan.
“Semua sudah kami lakukan selain Imbauan kepada smua pihak terkait,” ungkapnya.
Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang untuk turut terlibat dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024.
Caranya, yakni dengan datang langsung ke Kantor Bawaslu yang berlokasi di Jalan Turnojoyo, Ngadiluwih, Kedungpendaringan, Kepanjen. Selain itu, juga bisa melalui Kantor Panwascam di masing-masing kecamatan.
“Syaratnya mudah, pelapor harus dari warga Kabupaten Malang. Membawa KTP, dan dipastikan dengan bukti dan saksi yang mengetahui,” tutupnya. (ptu/bob)