Blitar, blok-a.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar menggelar debat publik ke 2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Blitar 2024, Rabu (30/10/2024) malam.
Debat Pilkada 2024 yang digelar di salah satu hotel di Kota Blitar tersebut, mengangkat tema “Pelayanan Masyarakat dan Solusi Permasalahan Daerah.”
Dalam debat tersebut, dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar yakni, pasangan Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro dengan nomor urut 1 melawan pasangan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba sebagai pasangan nomor urut 2.
Debat publik ini menjadi momen penting bagi masyarakat Kota Blitar untuk melihat langsung program-program yang ditawarkan para calon pemimpin mereka.
Dalam debat tersebut, kedua pasangan calon berusaha untuk merebut hati warga demi menciptakan Kota Blitar yang lebih baik. Mereka menawarkan peningkatan pelayanan publik yang lebih cepet dan pengawasan yang lebih kuat.
Calon Wali Kota Blitar nomor urut 1, Bambang Rianto pada sesi pertama menyampaikan komitmennya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi juga transparansi dalam pelayanan publik di Kota Blitar.
“Pasangan Bambang – Bayu sudah berpengalaman di pemerintahan. Ini menjadi modal penting dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan fleksibel, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kewirausahaan,” jelasnya.
Tak hanya soal pelayanan publik, calon Wali Kota Blitar nomor urut 1 tersebut, juga menyampaikan jika Bambang – Bayu mendapat dukungan politik dari 16 anggota dewan dari partai koalisi yakni, Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP.
Menurut Bambang, dengan dukungan 16 kursi, sinergi antara eksekutif dan legislatif akan sangat membantu dalam merealisasikan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.
“Dengan dukungan dari 16 kursi koalisi di legislatif, insya Allah program-program kami bisa berjalan seirama untuk kemajuan Kota Blitar yang kita cintai ini,” ujarnya.
Sementara itu, calon Wakil Wali Kota nomor satu, Bayu Setyo Kuncoro menandaskan, pentingnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memaksimalkan anggaran.
“Kerjasama yang kuat antar lembaga pemerintah akan memastikan setiap dana yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandas Bayu Setyo Kuncoro.
Bayu menambahkan, untuk memperkuat pengawasan pihaknya akan menggandeng inspektorat dan BPKP. Hal ini demi menjaga kinerja aparatur pemerintah tetap optimal.
“Dengan pengawasan yang ketat, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan akan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (jar/bob)