Kota Malang, blok-a.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) di Kota Malang menyatakan sikap prihatin terhadap demokrasi di Indonesia yang semakin merosot pada hari Kamis (3/2/2024).
Dalam deklarasi yang diberi judul ‘Pernyataan Sikap Terkait Nasib Demokrasi di Akhir Rezim Joko Widodo,’ BEM Fakultas Hukum UB menyampaikan sikap keprihatinan mereka terhadap tindakan Presiden Joko Widodo yang dinilai merugikan demokrasi dan etika.
Azka Rasyad Alfatdi, Wakil Presiden BEM FH UB, mengungkapkan bahwa mahasiswa merasa geram dengan sejumlah permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia.
“Kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum menyadari dan turut prihatin atas hilangnya nilai etika dan moral di setiap tindakan Presiden Joko Widodo yang terus mencoba melanggengkan kekuasaannya,” ujarnya.
Atas karena itu, ia juga mengatakan bahwa pihaknya ragu akan keadilan dan jalannya demokrasi dalam pemilihan umum kali ini. “Muncul keraguan kami akan jalannya demokrasi di negara ini yang telah kita jadikan komitmen bersama dalam penyelenggaraan negara pasca reformasi serta untuk menegakkan kedaulatan rakyat,” tuturnya.
Pihak BEM FH UB juga menyayangkan sikap Universitas Brawijaya yang dianggap belum mengambil langkah konkret. Hal ini menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk bersuara dan mengeluarkan pernyataan sikap.
“Mengingat UB belum mengambil sikap, utamanya Dewan Guru Besar. Kami mahasiswa inisiatif memberikan statement terhadap demokrasi di akhir rezim Jokowi, banyak nilai reformasi yang tidak tercipta,” ujar Azka.
Dalam deklarasi tersebut, terdapat enam poin sikap BEM FH UB. Beberapa di antaranya adalah mengutuk tindakan Presiden Joko widodo yang dianggap berdasarkan kepentingan pribadi, menuntut agar pemilihan umum tahun 2024 berjalan tanpa intimidasi.
Mereka juga mendesak pengunduran diri aparat sipil negara yang terlibat langsung dalam pemilihan umum, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif akan kebutuhan untuk memperbaiki tatanan demokrasi dan koridor konstitusi di Indonesia.
Azka juga menyebut bahwa BEM FH UB akan mengambil langkah lebih lanjut terkait sikap sivitas akademika FH UB dalam merespon permasalahan demokrasi yang semakin tergerus di Indonesia. Dosen dan civitas akademika FH UB dijadwalkan akan melakukan audiensi bersama para Guru Besar untuk membahas sikap fakultas menghadapi masalah demokrasi pada hari Senin (5/2/2024). (mg1/bob)