Tulungagung, blok-a.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi pemberdayaan organisasi masyarakat (ormas), Senin (04/12/2023).
Kegiatan yang digelar di UPT Balai Latihan Kerja, Ngunut Kabupaten Tulungagung dan diikuti 180 anggota ormas tersebut, bertujuan untuk meningkatkan wawasan keorganisasian para anggota ormas.
Kasubid Ormas/Analis Ahli Muda Subtansi Ormas Bakesbangpol Jatim, Khamim dalam sambutannya mengatakan, hingga saat ini masih ditemukan permasalahan. Di antaranya, jarangnya pelaporan keberedaan ormas yang terdaftar pada pemerintah daerah.
Bahkan beberapa ormas tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar pada pemerintah daerah bagi ormas yang sudah habis masa tenggangnya.
“Sampai saat ini masih ada ormas yang tidak melaporkan keberadaan maupun kegiatannya pada pemerintah daerah. Bahkan kami juga menemukan sejumlah ormas yang telah habis masa tenggangnya, namun tidak melakukan perpanjangan,” kata Khamim.
Lebih lanjut Khamim menyampaikan, per Oktober 2023 ini, di Jawa Timur berdiri sebanyak 10.253 ormas.
“Saat ini, di Jawa Timur yang telah terdaftar di Bakesbangpol Jatim sebanyak 918 ormas masuk kategori LSM, serta 335 ormas lainnya berasal dari organisasi perkumpulan maupun yayasan,” jelasnya.
Khamim menandaskan, setiap ormas yang berdiri berhak memperoleh hak atas kekayaan intelektual serta melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
“Ormas sebetulnya juga berhak melakukan kerja sama dengan Pemerintah, swasta maupun pihak lain dalam pengembangan dan menjaga keberlanjutan organisasinya,” tandasnya.
Sementara, anggota DPRD Provinsi Jatim, Ahmad Tamim menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan upaya meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan ormas di Jawa Timur.
“Anggota ormas dapat meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Lebih lanjut Gus Tamim sapaan akrab Ahmad Tamim menjelaskan, dengan melakukan optimalisasi peran ormas dapat dijadikan parameter terciptanya masyarakat madani.
“Optimalisasi peran tersebut dapat menyiapkan kelompok masyarakat dalam partisipasi pembangunan bangsa. Bahkan ormas juga harus menjadi pencerah melalui kegiatan yang lebih sistemik dan terarah pada fokus bidang tertentu sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan gerak sosial masyarakat,” jelasnya.
Ditambahkannya, untuk memaksimalkan peran tersebut, harus dilakukan pengawasan terhadap keberadaan kegiatan, koordinasi pengawasan eksternal secara berjenjang dengan jenjang pemerintahan terhadap organisasi kemasyarakatan.
“Untuk itu, ormas juga diwajibkan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur,” imbuhnya.
Gus Tamim menandaskan, dalam pemberdayaan ormas yang ada, pemerintah pusat maupun daerah harus menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran serta integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (jar)