blok-a.com – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan enam ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam, mendapat sorotan tajam dari Ketua Badan Pemilihan Umum Partai Demokrat, Andi Arief.
Andi Arief menilai pertemuan Jokowi dengan ketum parpol tidaklah etis dilakukan di Istana Merdeka.
Adapun, beberapa partai politik koalisi pemerintah yang dimaksud, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
“Ya tempat-tempat itu (Istana Merdeka) melambangkan kerja sebetulnya. Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya. Jadi menurut saya nggak etis sih mempertontonkan itu di depan rakyat,” kata Andi saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).
Kendati tidak terdapat peraturan tertulis ihwal larangan pertemuan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Andi menilai pertemuan tersebut tetap kurang pantas.
Baca Juga: Surya Paloh Tak Ikut Diundang Jokowi ke Istana, Ternyata Ini Alasannya
Menurutnya, pertemuan tersebut akan lebih pantas jika dilakukan di luar tempat kerja pemerintah ketimbang di wilayah pemerintahan.
“Kalau mau kongkow-kongkow (bertemu) ya silakan di rumah, di tempat mana gitu. Tempat yang tidak mengandung unsur negara, silakan aja. Mau di kafe kek, mau di rumah ketua partai lain kek,” katanya.
“(Pertemuan ketua umum partai dengan) Jokowi di kantor PAN, itu menurut saya yang paling tepat. Nggak cocok kalau di Istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti hati rakyat itu,” tambahnya.(lio)
| Lihat sumber berita asli di sini. |
| Berita ini merupakan kerja sama sindikasi Blok-a.com dengan Wartaekonomi.co.id. |