Kota Malang, blok-a.com – Hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional mengingatkan lagi ke Tragedi Kanjuruhan. Ingatan itu muncul dengan adanya aksi demo di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (12/12/2024).
Aksi tersebut dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI).
Mereka menuntut penegakan hak asasi manusia (HAM) yang lebih tegas, reformasi struktural di tubuh Polri dan TNI, serta penyelesaian kasus Tragedi Kanjuruhan yang hingga kini menurut peserta aksi belum tuntas.
Aksi dimulai pada pukul 10.00 WIB. Aksi berlangsung berlangsung cukup tertib, namun sekitar pukul 11.45 WIB aksi mereka mulai menegang hingga membakar ban di depan pagar Gedung DPRD Kota Malang.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ahmad Soffan Aly dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap korban pelanggaran HAM, terutama Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan banyak korban jiwa.
“Kami menuntut agar DPRD Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang mengangkat kembali kasus Kanjuruhan, serta mendorong agar kasus ini dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat dan segera dilimpahkan ke peradilan HAM,” tegasnya.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dalam pemenuhan dan perlindungan HAM, serta memastikan implementasi hukum berjalan dengan baik.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dalam pemenuhan dan perlindungan HAM, serta memastikan implementasi hukum berjalan dengan baik.
“Kami juga mengajak seluruh pihak untuk mengevaluasi kinerja kepolisian, khususnya dalam menangani tindakan represif terhadap masyarakat sipil yang sering kali menambah luka bagi rakyat,” tambahnya.
Disamping itu kami menyampaikan, bahwa peringatan Hari HAM Dunia tahun ini harus menjadi momentum untuk perubahan kebijakan yang lebih serius.
“Kami ingin agar keluarga korban Kanjuruhan mendapat restorasi dan transparansi yang layak. Kami juga mendorong DPRD Kota Malang untuk segera mengesahkan RUU PPRT demi perlindungan pekerja rumah tangga, serta menyerukan pemerintah pusat untuk mengambil langkah diplomatis dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina,” bebernya.
Aksi ini mendapat respon dari pemerintah dan DPRD Kota Malang.
“Kami akan bersama-sama membahas tuntutan dari kawan-kawan HMI dan mendorong pemerintah pusat untuk menindaklanjutinya,” ujar Anas Muttaqin DPRD Fraksi PKB Kota Malang, saat menemui para demonstran.
Demonstrasi ini menjadi perhatian masyarakat Kota Malang, mengingat pentingnya isu HAM dan dampaknya terhadap kehidupan sosial-politik di Indonesia.
Aksi ini berakhir sekitar pukul 14.00 WIB, dengan pembacaan pernyataan sikap yang diikuti oleh para demonstran. Mereka berharap agar tuntutan yang disampaikan dapat segera ditanggapi oleh pihak berwenang demi terciptanya keadilan dan perlindungan HAM yang lebih baik di Indonesia. (ags/bob)