Blok-a.com – Beberapa hari sejak insiden demo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, muncul isu ajakan demo besar-besaran di Gedung DPR, Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025. Seruan aksi demo tersebut viral di media sosial, dipicu isu tentang naiknya tunjangan anggota DPR-RI yang juga menghebohkan.
Melansir situs turnbackhoax.id, salah satu konten yang menyebarkan seruan demo besar 25 Agustus diunggah di platform Facebook.
“Bersiap demo besar-besaran pada tanggal 25 Agustus 2025 menyuarakan aksi masyarakat Indonesia terhadap DPR RI yang sekarang untuk minta di bubarkan !!!!!!” Demikian narasi yang tertulis dalam video unggahan dari akun bernama Ferry hari Kamis, (21/8/2025) tersebut.
Namun, hasil investigasi Turnbackhoax tidak menemukan sumber valid dan kredibel yang mendukung narasi dalam unggahan tersebut, sehingga klaim akan ada aksi demo besar tanggal 25 Agustus tidak dapat dibenarkan.
Sementara itu, seruan senada juga muncul di platform lain, seperti X (Twitter), juga melalui pesan berantai di Whatsapp. Tuntutan demo yang diangkat cukup kontroversial, mulai dari pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, hingga pembubaran DPR.
“Demo Akbar Mahasiswa, rakyat, buruh, kpsi Di Gedung DPR-RI pada tanggal 25 Agustus 2025. Untuk proteksi diri dan aman pakai polybag/plastik sebagai penutup kepala untuk pelindung saat tembakan gas air mata diarahkan kepada kita,” tulis akun X @NenkMonica sebagaimana dikutip Tirto.id.
Salah satu akun X dengan ribuan pengikut, @Heraloebss, turut menyuarakan panggilan massa dengan menulis, “Sentimen publik terhadap DPR memuncak, netizen serukan Demo Bubarkan DPR!!!”
Organisasi Mahasiswa-Buruh Beri Klarifikasi
Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, dengan tegas membantah keterlibatan organisasinya.
“Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar,” kata Pasha kepada Tempo.
BEM SI Kerakyatan telah menggelar demonstrasi di depan gedung DPR pada Kamis, 21 Agustus 2025. Pada demonstrasi tersebut, mereka menuntut pembatalan pembahasan rancangan undang-undang bermasalah hingga penerapan kebijakan yang hanya menguntungkan kalangan oligarki.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mengklarifikasi bahwa mereka akan mengadakan unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025, bukan 25 Agustus. Demonstrasi bertajuk “Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah” akan digelar di beberapa kota industri seperti Serang (Banten), Samarinda (Kalimantan Timur), hingga Makassar (Sulawesi Selatan).
Respons Anggota DPR
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, merespons rencana demonstrasi yang menggunakan nama gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” dengan sikap menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Itu suatu hak dan wajar dalam alam demokrasi, juga disampaikan ke DPR kan juga rumah rakyat,” kata Selly, Sabtu (23/8/2025).
Demikian pula Wakil Ketua DPR-RI, Saan Mustofa yang menyampaikan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan aksi tersebut. Pasalnya, menurut dia, hal itu merupakan hak masyarakat untuk menyuarakan aspirasi kepada pemerintah, termasuk DPR.
“Itu suatu hak dan wajar dalam alam demokrasi, juga disampaikan ke DPR kan juga rumah rakyat,” kata Saan, Sabtu (23/8/2025).
Politisi Partai Nasdem ini juga menambahkan bahwa DPR RI siap berdialog dengan para pendemo, karena itu sudah menjadi tugasnya.
“(Diaglog) ya kita lihat di lapangan, DPR ada badan aspirasi kan ya, kita sangat terbuka,” tambahnya.
Kondisi di Lapangan
Meskipun berbagai organisasi besar membantah keterlibatan mereka, massa demo 25 Agustus mulai memadati area sekitar Gedung DPR, dengan polisi memasang barikade beton sebagaimana dilaporkan Kompas.
Jl. Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, dipenuhi massa aksi sejak Senin (25/8/2025) pagi. Diikuti ratusan orang yang membawa berbagai atribut, mulai dari bendera, poster, dan spanduk bertuliskan kritik keras kepada DPR. Bahkan ada peserta yang terlihat mengibarkan bendera One Piece.
Sementara itu, kondisi lalu lintas di sekitar wilayah demo menjadi pun lumpuh, karena sejumlah ruas jalan ditutup total.
Aparat keamanan tampak siap siaga menjaga gerbang utama DPR/MPR, berikut kendaraan taktis di beberapa titik strategis.
Awalnya, aksi demo berjalan kondusif. Massa yang energik berkumpul dan berorasi di bawah terik matahari, menyuarakan protes dan yel-yel beramai-ramai.
Namun, beberapa lama kemudian insiden ricuh terjadi. Sejumlah massa tampak melakukan perusakan pagar kawat di depan gedung DPR dan separator bus Transjakarta. Sementara di gerbang belakang Gedung DPR-MPR, terlihat massa aksi melakukan pembakaran satu unit kendaraan roda dua.
Hal itu, seperti disampaikan oleh Kombes Polisi Ade Ary, Kabid Humas Polda Metro Jaya, saat diwawancara awak media.
“Ada pihak-pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi dan melakukan hal-hal yang mengganggu kamtibmas. Ada kendaraan roda dua yang dibakar. Kemudian pagar kawat di depan DPR dirusak. Kemduian ada separator busway dirobohkan. Ini diduga dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi,” ujarnya. (mg2/gni)
Penulis: Muhammad Naufal Abiyyu (Mahasiswa Magang Universitas Trunojoyo Madura)