Blok-a.com – Pada Selasa, 20 Mei 2025, Indonesia menyaksikan aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online. Aksi ini berlangsung di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Palembang, dan Solo. Diperkirakan sekitar 25.000 pengemudi berpartisipasi dalam aksi ini, yang diprakarsai oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia.
Aksi demonstrasi dimulai pada pukul 13.00 WIB dan berlangsung hingga tuntutan diterima oleh pemerintah, DPR RI, dan aplikator. Lokasi utama aksi di Jakarta meliputi Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, dan kantor-kantor aplikator.
Aksi demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan para pengemudi ojol terhadap kebijakan aplikator dan kurangnya respons dari pemerintah. Diharapkan, melalui aksi ini, aspirasi para pengemudi dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih adil dan berkelanjutan.
Penyebab Utama Aksi Demo Ojol 205
Berikut penyebab dan alasan utama para driver ojol dan taksi online melangsungkan demonstrasi.
1. Pelanggaran Regulasi oleh Aplikator
Para pengemudi menuduh perusahaan aplikasi transportasi daring (aplikator) telah melanggar Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022. Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa potongan biaya aplikasi telah meningkat hingga lebih dari dua kali lipat dari batas maksimal yang ditetapkan, yaitu 20%, menjadi sekitar 50%.
2. Kekecewaan terhadap Kebijakan Aplikator
Pengemudi merasa aspirasi mereka selama ini diabaikan oleh aplikator. Program-program seperti “hemat” atau “prioritas” dianggap merugikan karena mengurangi pendapatan mereka. Aksi damai sebelumnya tidak mendapatkan respons yang memadai, sehingga mereka memilih untuk melakukan demonstrasi.
3. Tuntutan Penurunan Potongan Biaya Aplikasi
Salah satu tuntutan utama adalah penurunan potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi 10%. Pengemudi berpendapat bahwa potongan yang tinggi, ditambah dengan biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan, membuat pendapatan mereka tidak mencukupi.
4. Kurangnya Perhatian dari Pemerintah
Pengemudi merasa pemerintah tidak tegas dalam menangani pelanggaran regulasi oleh aplikator sejak 2022. Raden Igun Wicaksono menyatakan bahwa aksi ini adalah upaya menagih ketegasan pemerintah mengenai regulasi yang ada.
5. Dampak Kebijakan Aplikator pada Kesejahteraan Pengemudi
Tarif yang diterima pengemudi dianggap tidak seimbang, sehingga sulit untuk menutupi biaya operasional. Mereka juga menuntut penghapusan program-program aplikator yang dianggap merugikan.
Tidak semua komunitas pengemudi mendukung aksi demonstrasi ini. Koalisi Ojol Nasional (KON) dan Asosiasi Pengemudi Ojek Online Keluarga Gojek Merah Putih (KGMP) memilih untuk tidak ikut serta. Mereka menilai demonstrasi tersebut sarat kepentingan politik dan bisnis dari pihak luar yang mencoba memanfaatkan isu driver ojol. (mg2/gni)
Penulis: Siti Cholifah (mahasiswi magang STIMATA)