Surabaya, blok-a.com- Aksi unjuk rasa dilakukan Aliansi Madura Indonesia (AMI), meminta kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim mundur. Menyusul maraknya dugaan praktik pungutan liar secara terang-terangan, Senin (20/3/2023).
Baihaqi Akbar, Korlap Aksi, mengatakan modus yang digunakan oleh pihak sekolah berdalih iuran pembangunan sekolah atau SPP menjadi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP).
Menurutnya, besarannya berbeda-beda, mulai dari ratusan ribu per siswa hingga puluhan juta rupiah.
“Itu sudah seperti menjadi pemandangan yang biasa di dunia pendidikan ini,” ujar Baihaqi.
Untuk meluapkan protesnya, ratusan siswa membuat surat permohonan kepada dinas pendidikan agar menghentikan pungli berdalih iuran pembangunan sekolah.
Melihat fakta itulah, Aliansi Madura Indonesia (AMI) merasa prihatin atas apa yang menimpa masyarakat.
Bahkan demi membela masyarakat yang tak mampu, mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Mereka mendesak kepada kepala dinas pendidikan agar bertindak tegas, atas bobroknya situasi dan sistem pendidikan menengah atas.
“Kami memiliki bukti ada 11 SMA Negeri dan 7 SMK Negeri yang jelas jelas terbukti menarik iuran,” ujarnya.
Baihaqi mengatakan, ada beberapa curhatan siswa atas keberatan pungutan di sekolah. Di antaranya iuran PPDB dengan nominal 3,5 juta per siswa baru, bahkan tidak hanya itu, parkir di gedung sekolah dipungut Rp2.000.
Dalam orasinya di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (20/3/2023), mereka menegaskan jika praktik dan sistemnya diteruskan maka sangat bertentangan dengan perintah Gubernur terkait sekolah negeri gratis.
“Jika kepala dinas tidak mampu menangani permasalahan ini, kenapa tidak mundur saja dari jabatannya,” tegasnya.
Dia mempertanyakan kenapa hanya lebih mementingkan Umroh, dan pelesir ke negeri Jepang, saat dunia pendidikan di Jawa Timur meradang.
“Bahkan malah berpose mesra, kami akan terus menyuarakan ini sampai tuntutan kami terpenuhi,” teriaknya.(kim/lio)