Sumenep, blok-a.com – Kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Ketiganya dinilai belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski telah lama beroperasi.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PD Sumekar, PT Wira Usaha Sumekar (WUS), dan PT Sumekar Line.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari menyoroti kinerja PT WUS yang dinilai belum menunjukkan hasil optimal, terutama dalam pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Beberapa SPBU PT WUS itu, kok, bisa tidak maksimal. Layak dipertanyakan hasil usahanya ke mana. SPBU itu lebih banyak pengeluarannya, pemasukannya sedikit. Keuangannya pun tidak sehat,” ujarnya, Selasa (8/4/2025).
Juhari juga mengkritik PD Sumekar yang dinilainya belum fokus dalam mengelola unit usahanya. Menurutnya, usaha seperti apotek milik Pemkab kalah bersaing dengan apotek swasta.
“Usahanya masih tanggung-tanggung. Usaha Pemkab seperti apotek itu, kok, kalah sama Apotek Prima. Kalau tetap begitu, tidak akan maju usahanya,” lanjutnya.
Untuk PT Sumekar Line, Juhari meminta seluruh pihak turut memantau pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Ia menekankan pentingnya harga tiket yang terjangkau karena telah disubsidi oleh Pemkab.
“Tiketnya harus lebih murah dari yang lain, karena sudah disubsidi oleh Pemkab. Jangan sampai harga tiket PT Sumekar Line ini mahal tapi tidak ada keuntungannya bagi Pemkab,” tegasnya.
Juhari juga mendesak Pemkab untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang belum memberikan hasil positif.
“Jika tidak mau serius berbenah, lebih baik tutup saja semua BUMD itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menyebutkan bahwa ketiga BUMD tersebut masih perlu perbaikan di berbagai sektor.
“Tata kelola perusahaan atau manajemennya dan SDM-nya masih harus diperbaiki agar pelayanan terhadap kepentingan masyarakat terus berlangsung,” jelas Dadang.
Menurutnya, pemerintah daerah melakukan pembinaan secara rutin setiap tiga bulan sekali melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev).
Selain itu, pihaknya juga melakukan audit baik secara eksternal oleh akuntan pihak ketiga, maupun internal oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep.
“Kami akan terus memacu semua BUMD milik Pemkab Sumenep agar terus berkembang dan berkontribusi terhadap daerah,” tambahnya.
Untuk diketahui, Pemkab Sumenep memiliki lima BUMD yang bergerak di berbagai sektor, yakni BPRS Bhakti Sumekar, Perumda Sumenep, PD Sumekar, PT Wira Usaha Sumekar (WUS), dan PT Sumekar Line.
Dari kelima BUMD tersebut, hanya BPRS Bhakti Sumekar dan Perumda Sumenep yang dinilai stabil dalam menyumbang PAD, sementara tiga lainnya masih belum optimal.(ram/lio)