Kabupaten Malang, blok-a.com – Kuota Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten berkurang hingga 50 persen.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, La Ode Asrafil menyebut kuota tersebut berkurang cukup banyak dari tahun sebelumnya.
La Ode mengatakan, pada tahun 2022 Kabupaten Malang mendapat kuota kurang lebih sebanyak sebanyak 100 ribu PTSL.
Sementara itu, di tahun 2023 Kabupaten Malang hanya mendapat kuota setengahnya. Hal tersebut dikarenakan penurunan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Sebenarnya kita harapkan adanya peningkatan, tapi ini karena kesesuai anggaran dari APBN. Tahun 2023 ini kita dapat target 50 ribu,” terang La Ode saat ditemui seusai acara pemasangan patok tanda batas di Desa Landungsari, Jumat (3/02/2023).
Saat disinggung terkait keterselesaian proses PTSL, La Ode optimis menargetkan dapat menyelesaikan program nasional tersebut selama pada satu tahun.
“Insyaallah dalam satu anggaran harus selesai di tahun itu juga, misal target 50 ribu mau gak mau harus diselesaikan di tahun itu,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto menyebutkan secara keseluruhan, Kabupaten Malang mendapat kuota sebanyak 50 ribu PTSL tanah di tahun 2023.
Sementara itu, untuk tahapan pertama baru dipasangkan sebanyak 4 ribu PTSL yang tersebar di 20 desa di Kabupaten Malang. Untuk pemasangan patok selanjutnya, Didik mengatakan hal tersebut akan disesuaikan tahapan yang ada.
“Keseluruhan di tahun ini sebanyak 50 ribu, untuk tahap pertama hanya di pasangkan sebanyak empat ribu sertifikat. Berikutnya akan dilakukan sesuai dengan tahapannya,” terang Didik
Sebagai informasi tambahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki program nasional yakni Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas). Program nasional tersebut dijalankan secara serentak, sebanyak 1 juta patok yang terpasang hari ini bersama dengan 33 Provinsi di seluruh Indonesia secara luring dan daring. Program Kementerian ART BPN itu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya permaslahan pertanahan yang ada di Indonesia. (ptu/lio)