Kabupaten Malang, blok-a.com – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Malang telah menyepakati Kebijakan Umum ABPD (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 sebesar Rp4,73 triliun. Sebanyak Rp3 miliar di antaranya dialokasikan untuk belanja tidak terduga (BTT) 2024.
Alokasi anggaran tersebut disepakati pada rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antar Bupati dan DRPR Kabupaten Malang terhadap randangan KUA PPAS APBD 2024, pada Jumat (4/8/2023) kemarin.
Meski begitu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi mengungkapkan, alokasi BTT Rp3 miliar itu belum merupakan rencana penganggaran final.
Darmadi memastikan, angka tersebut dapat berubah pada rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) yang akan disepakati pada Novermber 2023 nanti.
“KUA PPAS 2024 itu merupakan sebuah rencana penganggaran. Artinya, hanya anggaran dan plafon anggaran bersifat sementara, belum final,” terang Darmadi saat ditemui Blok-a.com, Jumat (4/8/2023) kemarin.
Dijelaskan Darmadi, BTT hanya dapat digunakan untuk belanja kebencanaan dan belanja mendesak yang tidak dianggarkan sebelumnya.
Sehingga, menurutnya alokasi anggaran untuk BTT 2024 tidak perlu terlalu tinggi.
Terlebih, kata Darmadi, berkaca pada alokasi BTT di tahun 2023, yang mana alokasi BTT sebesar Rp5 miliar tidak terserap sedikit pun.
“Anggaran BTT itu kan bisanya digunakan untuk kebencanaan dan lain sebagainya. Di tahun 2023 ini kita anggarkan Rp5 miliar. Itu juga tidak terserap karena hanya bisa dikeluarkan untuk tanggap bencana pasca bencana,” jelasnya.
Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang mendasari kesepakatan BBT 2024 di KUA PPAS hanya sebesar Rp3 miliar.
“Di KUA PPAS kita pasang Rp3 miliar, namun nanti pada perubahan anggaran akan kita koreksi untuk BTT. Jadi kalaupun empat bulan ke depan ada bencana, kita tetep harus ada penambahan. Karena BTT tetep harus ada,” pungkasnya. (ptu/lio)