Mojokerto, blok-a.com – Dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang bersih dan berintegritas, Polres Mojokerto Kota menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Netralitas TNI – POLRI, ASN penyelenggara pilkada serta pemetaan kerawanan Pilwali Kota Mojokerto dan Pilgub Jatim.”
Acara tersebut berlangsung di Aula Sabha Mandala Madya Pemerintah Kota Mojokerto pada Senin (28/10/2024).
Berbagai pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan ini, termasuk Pj. Walikota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro, S.STP., M.Si., Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Somanonasa, S.I.K., M.H., Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf. Rully Noriza, S.IP., M.IP., Kajari Kota Mojokerto Bobby Ruswin, S.H., M.H., Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, A.TD., M.M., serta Ketua KPU dan Bawaslu Kota Mojokerto.
Selain itu, para pejabat utama Polres Mojokerto Kota, camat, danramil, lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua PPK, Panwaslu, dan PKD se-Kota Mojokerto turut hadir dalam acara ini.
Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel Somanonasa, menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk menyukseskan Pilkada 2024.
“FGD ini bertujuan memperkuat komitmen semua stakeholder untuk menjaga netralitas sesuai posisi masing-masing. Tahapan kampanye sedang berjalan, dan ke depan akan ada tahap masa tenang serta tahap pungut hitung. Pemetaan kerawanan di Mojokerto, mulai dari distribusi logistik hingga penghitungan suara dan pasca pemungutan, harus disiapkan dengan matang, terencana, dan terukur,” ujar AKBP Daniel.
Kapolres juga mengingatkan semua pihak untuk waspada terhadap potensi kecurangan dan pelanggaran hukum selama proses Pilkada, serta mengoptimalkan peran Tim Gakkumdu dalam pengawasan.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, menekankan bahwa Pilkada adalah proses penting dalam menentukan pemimpin yang amanah.
“Sebagai TNI, POLRI, dan ASN, kita harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk memberi contoh kepada masyarakat Kota Mojokerto,” tegas Ali Kuncoro.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dan integritas dalam Pilkada melalui langkah-langkah strategis. Seperti menghindari politisasi birokrasi, politik uang, mobilisasi berbasis SARA, serta intimidasi di ruang publik dan media.
“Netralitas adalah prinsip penting dalam demokrasi untuk memastikan Pilkada berlangsung secara adil dan bersih,” tutupnya.(sya/lio)