Kota Malang, blok-a.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan mengimbau agar masyarakat ikut turut terlibat dalam pengawasan dan pemanfaatan aset daerah dan barang milik daerah (BMD).
Terlebih setelah ada perubahan Permendagri nomor 19 tahun 2016 menjadi Permendagri nomor 7 tahun 2024.
Iwan mengatakan, pengawasan pengelolaan BMD dan aset daerah tidak hanya melibatkan masyarakat. Akan tetapi seluruh stakeholder di dalamnya juga diharapkan ikut mengawasi.
“Seluruh stakeholder termasuk salah satunya masyarakat juga terlibat di dalam proses pengawasan terhadap aset aset yang dimiliki oleh daerah,” tutur Iwan, Selasa (15/10/2024).
Iwan menambahkan, pengelolaan dan penggunaan BMD dan aset daerah ini menjadi salah satu fokus BPK dan KPK. Maka dari itu, Iwan berharap agar masyarakat, perangkat daerah dan seluruh stake holder ikut terlibat dalam pengawasan tersebut.
“Saya harap masyarakat juga mendorong, mengawasi sesuai dengan yang diamanatkan pengendalian dan seluruh stakeholder melakukan pengawasan terkait penanganan aset,” tambah Iwan.
Dikatakan Iwan, berdasarkan laporan yang ia terima dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, pengelolaan aset daerah di Kota Malang terbilang cukup bagus. Bahkan, untuk skala Jawa Timur, pengelolaan aset daerah di kota pendidikan ini termasuk dalam kategori bagus.
“Alhamdulillah Kota Malang termasuk kategori yang bagus di Provinsi Jawa Timur,” lanjut Iwan.
Iwan terus berupaya untuk mematangkan pemahaman seluruh perangkat daerah terkait pengelolaan BMD dan aset daerah. Maka dari itu pihaknya dalam hal ini Pemkot Malang terus bergerak cepat dalam mensosialisasikan Permendagri 7 tahun 2024.
“Karena biar bagaimana pun aset untuk Kota Malang cukup luar biasa, banyak sekali. Walaupun daerahnya kecil ini kota industri, kota wisata program programnya pendidikan ini banyak sekali aset. Apalagi ini ada Cagar budaya, banyak aset yang juga perlu ditata yang dulu-dulu sampai sekarang,” pungkas Iwan.