Pasuruan, blok-a.com – Pemerintah Kota Pasuruan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan 2026 serta Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Acara yang berlangsung di Gedung Gradika pada Kamis (20/3/2025) ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo biasa disapa Mas Adi.
Dalam sambutannya, Mas Adi menegaskan RKPD 2026 mengusung tema “Penguatan Transformasi Ekonomi dan Sosial yang Harmoni dan Berkelanjutan.”
Tema ini sejalan dengan tahapan pembangunan jangka panjang, di mana periode 2025-2029 menjadi momentum strategis untuk memperkuat pondasi transformasi ekonomi dan sosial di Kota Pasuruan.
“Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial yang selaras dan berkelanjutan. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi kunci agar kemajuan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Mas Adi.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama dalam RKPD 2026, antara lain, peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, efektivitas layanan publik, pemenuhan infrastruktur penunjang perekonomian, peningkatan daya tarik investasi, penguatan sektor ekonomi unggulan, penanganan kemiskinan dan penguatan sosial masyarakat
Mas Adi menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas, mengingat keduanya merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus memastikan layanan pendidikan dan kesehatan semakin berkualitas, karena ini adalah kunci utama dalam menciptakan generasi unggul dan masyarakat yang sejahtera,” tambahnya.
Untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan sosial yang harmoni dan berkelanjutan, Pemkot Pasuruan menetapkan 7 prioritas pembangunan di 2026.
Pertama, memperkuat pembangunan SDM yang berkarakter, peningkatan kualitas infrastruktur penunjang perekonomian, ketiga meningkatkan daya tarik investasi, keempat penanganan kemiskinan secara terpadu, kelima meningkatkan harmonisasi sosial dan ketahanan masyarakat, keenam efektivitas birokrasi dan ketujuh pelayanan publik yang modern, penguatan dan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan
Sebagai bagian dari transparansi dan partisipasi publik, sesi diskusi dalam Musrenbang diisi dengan berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat serta perwakilan berbagai sektor. Diskusi ini menjadi wadah untuk menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dirancang pemerintah.
Melalui Musrenbang ini, Pemkot Pasuruan berharap dapat merancang program pembangunan yang lebih inklusif, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(rah/kim)