Banyuwangi, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan inklusif, khususnya dalam meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas.
Salah satu wujud nyata langkah ini adalah kerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM) Banyuwangi, yang memfasilitasi pemasangan sambungan rumah (SR) gratis bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, PUDAM Banyuwangi juga memberikan keringanan tarif langganan air bersih bagi keluarga penyandang disabilitas kurang mampu.
“Kami terus mendorong pembangunan inklusif, termasuk akses layanan air bersih dan sanitasi, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua, termasuk mengakomodir kebutuhan disabilitas,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di Balai Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Selasa (17/12/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi penyandang disabilitas, seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), dan Aura Lentera.
“Semoga dengan program ini bisa memudahkan teman-teman disabilitas mendapatkan layanan air minum yang lebih berkualitas,” tambah Ipuk.
Direktur Utama PUDAM Banyuwangi, Abdurahman, menjelaskan bahwa keringanan tarif bagi pelanggan penyandang disabilitas akan masuk dalam kategori Golongan Rumah Tangga 1 (R1). Pemasangan SR gratis pun akan ditentukan berdasarkan survei tim di lapangan.
“Syaratnya memiliki daya listrik maksimal 1.300 watt. SR gratis hanya untuk rumah tempat tinggal, baik bangunan semi permanen maupun rumah permanen dengan kualitas bangunan biasa,” jelas Abdurahman.
Ia juga mengungkapkan bahwa peningkatan akses air bersih ini turut melibatkan program kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melalui program hibah kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESIT).
“Program ini melatih perempuan dan penyandang disabilitas dalam keterampilan pengelolaan air bersih, seperti pelatihan kualitas dan baku mutu air, mitigasi penyelamatan mata air, dan banyak lainnya,” paparnya.
Ketua Tim PPDI, Umar Asmoro, menuturkan bahwa program GESIT telah memberikan pelatihan kepada ratusan perempuan dan penyandang disabilitas untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan air bersih.
“Kami juga mendorong lahirnya kebijakan atau payung hukum keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam pengelolaan air bersih di level pemerintah. Ke depan, program ini akan dilanjutkan dengan pelatihan sertifikasi agar peserta bisa diterima bekerja di sektor formal,” jelas Umar.
Sebagai salah satu contoh keberhasilan advokasi pengelolaan air, Umar menyebut Desa Benelan Lor di Kecamatan Kabat. Di desa tersebut, pengelolaan air kini menjadi unit baru yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).(kur/lio)