Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan pembelian lahan parkir Eks Gedung Mandiri di Kayutangan Heritage tidak terdampak efisiensi anggaran.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang telah menuntaskan pembayaran lahan senilai Rp 25 miliar kepada pemilik sebelumnya pada Rabu (12/02/2025).
Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan bahwa rencana ini sudah disusun sejak 2024 sebagai bagian dari program prioritas Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan.
Keberadaan lahan parkir ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, tidak ada pengurangan atau efisiensi anggaran karena ini sudah menjadi program prioritas Bapak Pj Wali Kota. Keberadaan lahan parkir ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, proyek ini juga berkontribusi pada peningkatan PAD,” ujar Widjaja.
Pria yang akrab disapa Jaya ini menegaskan bahwa seluruh proses pembayaran telah sesuai mekanisme yang berlaku demi menjamin transparansi. Mitigasi juga dilakukan untuk memastikan kejelasan pengadaan lahan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam setiap proses pengadaan tanah. Alhamdulillah, pembelian lahan ini sudah selesai dan sesuai prosedur. Meskipun proyek ini berskala kecil, kami tetap memperlakukannya dengan baik,” katanya.
Dengan selesainya proses pembelian, tahap selanjutnya adalah penyusunan Detail Engineering Design (DED). Saat ini, Dishub masih dalam tahap pemilihan penyedia jasa konsultan, dengan target kontrak ditandatangani pada 18 Februari 2025.
Dalam penyusunan DED, berbagai pihak akan dilibatkan, seperti Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta masyarakat sekitar. Desain parkir nantinya tetap mempertahankan nuansa heritage Kayutangan, sambil memastikan fasilitas yang memadai.
Lahan parkir ini akan dibangun secara vertikal di bagian belakang, tanpa mengubah bangunan depan yang berstatus cagar budaya. Akses parkir juga akan terkoneksi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meningkatkan konektivitas. Proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025 dan siap digunakan saat Natal 2025 serta Tahun Baru 2026.
“Depan tidak kami ubah, tapi yang belakang vertikal menyambung dengan eks DLH (Jalan Majapahit). Jadi ada konektifitas, sehingga satu dengan lainnya itu ada sinergi, tidak berdiri sendiri. Optimalisasi itu penting untuk memanfaatkan aset Pemda,” tutupnya. (yog/bob)