Banyuwangi, blok-a.com – Pajak (retribusi) parkir tahun 2022 tidak sesuai target, Komisi III DPRD Kabupaten Banyuwangi dorong Dinas Perhubungan evaluasi payung hukum yang mengatur tentang Perpakiran.
Ketua Komisi III, Emy Wahyuni Dwi Lestari mengatakan, Kabupaten Banyuwangi adalah kota Wisata seharusnya potensi parkir untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar.
Menurut Emy, pihaknya meminta kepada dinas perhubungan untuk memaksimalkan agar target PAD terpenuhi.
“Sebagai kota wisata, seharusnya retribusi parkir terpenuhi, makanya kami mendorong kepada dinas terkait agar memaksimalkan, agar mampu mendongkrak PAD,” kata Emy Wahyuni usai menggelar rapat evaluasi penerimaan pajak parkir berlangganan dan retribusi Uji Kir kendaraan bersama Dinas Perhubungan dan Badan pendapatan daerah (Bapenda), Jum’at (7/7/2023).
Baca Juga: Banggar DPRD Banyuwangi Bersama TPAD Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022
Emy mengungkapkan, sesuai data dari dinas perhubungan, pajak parkir tahun 2022 belum mencapai target.
“Berdasarkan laporan dari dinas perhubungan, realisasi pajak parkir tidak mencapai target yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.
Agar target tersebut terpenuhi, kata Emy Wahyuni pihaknya sebagai salah satu penyelenggara pemerintah berkeinginan penerimaan pajak parkir berlangganan dimaksimalkan lagi, seiring besarnya target PAD tahun 2023.
“Dalam rapat tadi, ada masukan dari Dishub, untuk memungut parkir insidentil ketika ada event, seperti Banyuwangi Festival maupun even-even lainnya. Namun harus ada payung hukumnya,” ucapnya.
Ia memaparkan, realisasi retribusi parkir berlangganan tahun 2022, hanya tercapai Rp 19 miliar dari target Rp 25 miliar. Tidak tercapainya target ini, Dishub mengakui target pajak berlangganan yang ditetapkan saat pembahasan perubahan anggaran tahun 2022 belum sebanding dengan data potensi pajak yang ada yakni kendaraan roda du dan roda empat di Banyuwangi.
Lebih lanjut Emy menjelaskan, dari data tahun 2022, jumlah kendaraan roda dua sebanyak 428.425 unit sedangkan kendaraan roda empat sebanyak 60.450 unit.
“Jika dikalkulasi berdasarkan kendaraan yang harus bayar pajak parkir, sesuai jumlah kendaraan yang ada di tahun 2022, pajak parkir berlangganan itu sebesar Rp19 miliar lebih,” ujarnya.
Jumlah pendapatan sebesar Rp19 miliar lebih itu bisa bertambah jika ada penambahan kendaraan baru.
“Jika ada penambahan, kisarannya diangka tiga sampai lima persen,” tambahnya.
Lebih lanjut, ketua Komisi III DPRD Banyuwangi menjelaskan, sedangkan
potensi PAD dari retribusi uji kir juga akan mengalami penurunan karena dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih khususnya disektor angkutan logistik, berpindahnya pemohon ke daerah lain, dan kebijakan dari pemerintah mengenai pelarangan razia kendaraan saat pandemi.
”Penerimaan retribusi Uji Kir hanya terealisasi sebesar Rp. 2,5 miliar dari target sebesar Rp. 3,3 miliar , ” ucapnya.
Selain itu, Dinas Perhubungan akan kehilangan tiga sumber retribusi pada tahun 2024 mendatang karena adanya kebijakan penghapusan biaya secara nasional oleh pemerintah. Tiga retribusi yang akan dihapus antara lain Retribusi uji kir, biaya izin trayek angkutan umum dan retribusi layanan terminal.
Emy menegaskan, pihaknya akan mendukung langkah-langkah Dinas Perhubungan untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak berlangganan melalui rencana pemungutan retribusi parkir insidentil, perluasan titik parkir hingga penambahan sumber daya manusianya.
“Di Banyuwangi ada 345 titik parkir, sedangkan juru parkirnya hanya ada 321 orang, ini yang harus dipikirkan oleh Dishub Banyuwangi,” pungkasnya. (ras/gim)