Orang Miskin Makin Sedikit, Tapi Ketimpangan Ekonomi di Kota Malang Semakin Tinggi

Gambaran ketimpangan ekonomi di Kota Malang rumah reyot di tengah gedung tinggi (blok-a/Nasrul)
Gambaran ketimpangan ekonomi di Kota Malang rumah reyot di tengah gedung tinggi (blok-a/Nasrul)

Kota Malang, blok-a.com – Di tengah penurunan angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi atau gini rasio di Kota Malang malah naik.

Apakah wajar? Apa artinya?

Berdasarkan data BPS Kota Malang sejak 2019 ketimpangan ekonomi atau gini rasio mengalami kenaikan sampai 2022 lalu.

Angkanya adalah 0,342 pada 2019. 2020 naik menjadi 0,395 dan 0,407 poin pada 2021. Terakhir 2022 lalu gini rasio di Kota Malang meningkat menjadi 0,421.

Sementara angka kemiskinan di Kota Malang menunjukan trend penurunan, yakni dari 2008 yang masih tercatat 7,2 persen menjadi 4,37 persen.

Angka kemiskinan menurun dan ketimpangan sosial meningkat ini ternyata hal wajar dan bisa saja terjadi.

Kerusakan di pedestrian Jalan Ijen Kota Malang (blok-a/Helen)
Kerusakan di pedestrian Jalan Ijen Kota Malang (blok-a/Helen)

Hal ini diungkapkan Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri saat diwawancara blok-a.com, Kamis (15/06/2023)

“Memang wajar kalau penurunan kemiskinan itu belum tentu menurunkan kesenjangan atau ketimpangan ekonomi,” kata dia.

Dia menilai, hal ini terjadi karena di Kota Malang ini kemungkinan banyak investor atau orang kaya.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di kota ini, orang-orang kaya itu juga pendapatannya cepat meningkat. Mereka lebih kaya.

Sementara yang miskin juga memang meningkat pendapatannya. Namun pendapatannya tak sesignifikan orang kaya.

“Contohnya kalau orang miskin itu mungkin naik Rp 1 juta jadi Rp 1,5 juta. Tapi orang kaya itu dari Rp 1 miliar naik jadi Rp 2 miliar gitu,” ujarnya.

Gilang Juragan99 mundur dari Presiden Arema FC (Blok-a.com/ist)
Gilang Juragan99 mundur dari Presiden Arema FC (Blok-a.com/ist)

Ketimpangan pun layak jika terjadi di Kota Malang. Apalagi di Kota Malang juga banyak dihuni orang kaya baru. Contohnya saja Crazy Rich Gilang Widya Pramana.

“Atau perusahaan besar yang pendapatannya tinggi atau main di crypto yang pindah ke Kota Malang. Pendapatannya kan tinggi tapi ndak ada pabriknya itu yang membuat ketimpangan ada,” kata dia.

Dia menjelaskan, kejadian serupa di Kota Malang ini memang juga terjadi di kota-kota besar. Bahkan Wildan juga mencontohkan, di Amerika Serikat pun juga terjadi demikian.

“Di Amerika itu juga kejadiannya seperti ini. Kemiskinan menurun tapi ketimpangan ekonomi meningkat,” tuturnya.

Gini Rasio atau Angka Ketimpangan Sosial Kota Malang Menurut Pakar

Angka ketimpangan sosial atau gini rasio di Kota Malang adalah 0,421.

Gini Rasio sendiri adalah barometer untuk pemerataan kesejahteraan penduduk di sebuah daerah. Jika angka gini rasio di sebuah daerah mendekati angka 1 maka ketimpangan atau kesenjangan ekonomi tinggi.

Sementara jika mendekati 0, artinya ketimpangan sosial itu menunjukan tidak ada kesenjangan.

Terus bagaimana Kota Malang?

Menurut Wildan, angka gini rasio Kota Malang ini sudah tidak aman.

Angka wajarnya, seharunya gini rasio di Kota Malang itu 0,35 poin.

Ilustrasi rumah tak layak huni (RTLH) (Sumber : Helen for Blok-a.com)
Ilustrasi rumah tak layak huni (RTLH) di Kota Malang (Sumber: Helen for Blok-a.com)

“Kalau 0,421 itu sudah lampu merah. Kemungkinannnya ada orang yang sangat kaya itu. Contohnya Juragan 99, nah itu mungkin,” imbuhnya.

Dia pun memuji bahwa angka kemiskinan menurun di Kota Malang. Hal ini memang baik dengan hadirnya banyak investor dan orang kaya yang tinggal di Kota Malang.

“Ya kemiskinan menurun itu bagus. Tapi ketimpangan ini malah semakin senjang. Itu yang perlu dipikirkan pemerintah daerah,” kata dia.

Dia menjelaskan, jika gini rasio tidak segera ditekan, dampaknya cukup banyak dari segi sosial, politik, hingga kriminal.

“Kalau ketimpngan tinggi timbul banyak masalah, politik, konflik sosial di masyarakat, dan kejahatan akan tinggi,” kata dia.

Dia juga sudah memantau, di sejumlah daerah yang memiliki ketimpangan ekonomi tinggi, akan terjadi konflik di sisi politik.

“Konflik di Pilkadanya itu tinggi,” tuturnya

Saran untuk Pemkot Malang Atasi Tingkat Ketimpangan Ekonomi

Wildan pun menyarankan, Pemkot Malang untuk membuat program agar kesejahteraan ini merata.

Caranya dengan tegas menarik pajak-pajak ke perusahaan besar di Kota Malang.

“Dan nantinya hasil pendapatan dari sisi pajak bisa dibuatkan program yang kaitannya untuk pelatihan dan pendampingan hingga warga miskin itu mandiri,” tuturnya.

Kedua adalah dinas yang terkait perizinan dan UMKM harus jemput bola.

Pelayanan jemput bola dari Pemkot Malanv untuk UMKM di Kota Malang (blok-a/bob)
Pelayanan jemput bola dari Pemkot Malang untuk UMKM di Kota Malang (blok-a/bob)

Artinya pegawai yang mengurus perizinan tidak hanya menerima berkas perizinan saja.

“Tapi mereka harus aktif. Bukan lagi urus izin mu ke sini. Tapi mana berkasnya kami uruskan,” kata dia.

Dengan pelayanan masyarakat seperti itu, nantinya warga miskin bukan hanya dipermudah, tapi pemerintah juga ikut membantu mengurus perizinan.

“Jangan dipersulit sudah. Tapi sekarang harusnya pro-aktif,” kata dia.

Selanjutnya adalah para pegiat UMKM yang tergolong miskin itu sendiri seharusnya bukan hanya diberi pelatihan dan tidak didampingi.

“Harusnya juga diberi pendampingan hingga mandiri,” kata dia.

Ketiga, untuk mempersempit ketimpangan adalah terus memvalidasi ulang warga miskin. Pemkot Malang harus punya data warga miskin yang sudah by name by address.

Hal ini bertujuan agar bantuan seperti bantuan sosial tunai atau non-tunai tepat sasaran.

“Kemungkinan kalau seperti itu kesenjangan akan berkurang,” tutupnya. (bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?