Magetan, blok-a.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Magetan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Magetan, Senin (1/9/2025).
Salah satu isu yang menjadi sorotan tajam adalah rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) baru bagi pejabat daerah.
Mahasiswa menilai rencana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih mementingkan kenyamanan elite ketimbang memperhatikan kebutuhan rakyat.
Mereka menyebut, di saat infrastruktur desa banyak yang rusak, layanan kesehatan masih terbatas, dan petani kesulitan pupuk, justru pemerintah sibuk menganggarkan kendaraan dinas.
“Kebijakan ini menyakiti hati rakyat. Pemerintah seharusnya mendahulukan kesejahteraan masyarakat, bukan membeli mobil dinas untuk pejabat,” tegas salah satu orator aksi.
Menjawab keresahan massa, Ketua DPRD Magetan, Suratno, menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas memang telah masuk dalam skema perencanaan dan penganggaran sejak lama.
“Soal mobil dinas ini sudah masuk perencanaan dan penganggaran lama. Namun aspirasi teman-teman mahasiswa tentu akan kami catat dan ini menjadi bahan evaluasi bersama DPR RI, DPRD, dan Pemkab,” ujar Suratno di hadapan mahasiswa.
Ia menambahkan, meski ada perencanaan pengadaan mobil dinas, alokasi anggaran daerah lebih banyak diarahkan ke sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan program rumah tidak layak huni.
Sementara itu, Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, mengakui adanya kekecewaan dari mahasiswa terkait kebijakan tersebut. Namun ia beralasan, banyak kendaraan dinas yang digunakan OPD saat ini sudah tua, rata-rata keluaran 2010–2014.
“Kami paham ada kekecewaan mahasiswa. Tapi faktanya, kendaraan dinas di OPD banyak yang sudah tua. Opsi menyewa mobil tidak efisien karena justru membutuhkan biaya tinggi. Jadi pengadaan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak pemerintahan sebelumnya,” jelas Suyatni.
Meski begitu, Suyatni menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik. Ia memastikan aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke Bupati, DPR RI, hingga pemerintah pusat.
PMII menegaskan, kebijakan pengadaan mobil dinas harus dibatalkan atau setidaknya ditunda hingga kebutuhan rakyat lebih mendesak terpenuhi.
Mereka menilai, pemerintah daerah harus menempatkan anggaran untuk kepentingan publik, bukan untuk memanjakan pejabat.(nan/lio)