Magetan, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan tetap merealisasikan pengadaan mobil dinas senilai miliaran rupiah untuk para pejabat, meski sebelumnya sempat menuai sorotan publik dan instruksi efisiensi dari Presiden.
Rencana pengadaan yang nilainya mencapai sekitar Rp14 miliar ini mencakup fasilitas untuk bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD, camat, hingga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Awal Februari 2025 lalu, Forum Rumah Kita menilai pengadaan mobil dinas tersebut tidak mendesak, terutama di tengah kondisi ekonomi sulit dan capaian kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum signifikan.
“Fasilitas hanya penunjang, yang lebih penting adalah kinerja. Di tengah situasi ekonomi sulit, seharusnya Pemkab memprioritaskan kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Agus Pujiono, Divisi Data dan Sumberdaya Forum Rumah Kita.
Kritik publik semakin tajam lantaran masih terdapat sekitar 3.300 rumah tidak layak huni (RTLH) di Magetan, sementara miliaran rupiah dialokasikan untuk kendaraan dinas pejabat.
Pasca sorotan media saat itu, DPRD Magetan sempat mengusulkan evaluasi dan kemungkinan penundaan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati Definitif.
Kini, laporan terbaru memastikan Pemkab Magetan tetap melanjutkan pengadaan tersebut. Kepala Bagian Umum Setdakab Magetan, Dicong Maleleh, membenarkan kabar ini.
“Benar, mas,” ujarnya singkat, Jumat (15/8/2025).
Berdasarkan data yang dihimpun, rincian pengadaan meliputi Innova Zenix senilai Rp530 juta untuk Kajari dan Dandim, Pajero Rp700 juta untuk Wakil Bupati, Hyundai Rp800 juta untuk Bupati yang akan masuk saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (PAK), serta kendaraan untuk Kapolres yang sudah terealisasi namun masih terkendala teknis warna.
Keputusan ini kembali menimbulkan pertanyaan publik mengenai prioritas anggaran daerah serta konsistensi Pemkab Magetan dalam menindaklanjuti instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.(nan/lio)