Blitar, blok-a.com – Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat dengar pendapat bersama BPC Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Blitar dan OPD terkait, Rabu (21/06/2023).
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, turut hadir beberapa Kepala OPD terkait. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, BPC Gapensi Kabupaten Blitar mempersoalkan keterbukaan informasi publik terkait proyek-proyek yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Ketau BPC Gapensi Kabupaten Blitar, Thoat Masruchi mengatakan, bahwa konsep dari otonomi daerah adalah participative development.
Dimana Pemkab menginisiasikan perencanaan penganggaran, kemudian disetujui oleh dewan, selanjutnya diawasi oleh civil society atau komunitas masyarakat.
“Civil society disini termasuk kami, sektor swasta mitra pemerintah. Ada juga himpunan atau asosiasi profesi, organisasi masyarakat, dan lainnya. Di sini, kami merasa tidak dilibatkan dalam pengawasannya. Kami tidak diberikan akses ke sana, padahal kami punya tim teknik bersertifikasi yang bisa melakukan audit teknik,” kata Thoat Masruchi.
Thoat menyebut, selama ini banyak proyek Pemkab yang tidak menggunakan papan nama proyek.
Hal ini penting dicantumkan, agar masyarakat tahu jenis pekerjaannya apa, siapa yang mengerjakan, berapa anggarannya, agar masyarakat ikut mengawasi proyek tersebut.
“Tidak ada papan nama proyek, akibatnya penerima manfaat tidak tahu, proyek ini dikerjakan sama siapa, dan kualitasnya bagaimana,” jelasnya.
Ditambahkannya, inilah pentingnya akses keterbukaan informasi.
“Kami sebagai asosiasi pun tidak tahu, berapa bendera yang telah menjadi mitra pemerintah, berapa yang sudah memperoleh pengerjaan, dan berapa yang belum,” imbuhnya.
Thoat menilai, selama ini tidak ada fungsi pembinaan jasa kinstruksi yang proporsional. Sebagai Ketua Gapensi, selama ini tidak pernah diajak berdialog dengan Pemkab terkait pengerjaan proyek.
“Saya sebagai Ketua Gapensi, sebagai penanggung jawab tidak pernah diajak berkomunikasi. Kami harap Pemkab berlaku proporsional dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi. Adil itu tidak mesti sama, yang kami minta Pemkab harus proporsional, karena anggota kami sekarang ada 69 badan usaha,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono mengatakan, segala masukkan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat merupakan hal baik untuk membangun Kabupaten Blitar menjadi lebih baik.
“Ini suatu masukkan yang kedepan, insyaallah kami akan menjalin komunikasi lebih lanjut, untuk sama-sama membangun Kabupaten Blitar lebih baik,” kata Dicky Cubandono.
Terkait isu adanya pembagian proyek yang tidak adil, Dicky menandaskan, bahwa semua sudah dilakukan sesuai prosedur. Bahkan sudah banyak anggota Gapensi yang telah berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Namun demikian, dirinya tetap mengakomodir semua masukkan.
“Tadi sudah saya sampaikan, banyak juga dari anggota Gapensi yang sudah berpartisipasi. Tapi tadi ada masukkan, lebih banyak lagi lah yang bisa berpartisipasi. Intinya baik, ingin sama-sama membangun Kabupaten Blitar,” tandasnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugianto menjelaskan, sebenarnya permasalahan sosialisasi yang kurang. Anggota Gapensi juga menyebutkan, sebagian juga sudah ikut bekerja. Namun Gapensi-nya sebagai sebuah organisasi belum berpartisipasi.
“Persoalan intinya karena minimnya sosialisasi. Sehingga anggota Gapensi sulit berpartisipasi dalam setiap proyek Pemkab. Namun ada beberapa anggota Gapensi sudah berpartisipasi. Sedangkan BPC Gapensi Kabupaten Blitar sebagai organisasi belum dilibatkan,” jelasnya. (jar/adv/dprd)