Mojokerto, Blok-a.com – Komisi II DPRD Kota Mojokerto melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Kota Mojokerto, Rabu (6/5/2026), guna menyelaraskan pemahaman terkait mekanisme pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sekaligus menjawab berbagai polemik yang kerap muncul terkait pengusulan program aspirasi masyarakat.
Kunjungan ini dipimpin jajaran Komisi II DPRD Kota Mojokerto dan diterima langsung oleh Kepala Baperida Kota Mojokerto beserta jajaran.Fokus pembahasan tertuju pada tata kelola pengajuan pokir, proses verifikasi, hingga penyelarasan usulan dengan prioritas pembangunan daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Wahyu Nur Hidajat, mengatakan kunjungan tersebut penting dilakukan karena selama ini masih terdapat perbedaan persepsi, baik di kalangan masyarakat maupun pemangku kepentingan, terkait mekanisme pengajuan pokir.
Sebagai mitra kerja Baperida, Komisi II merasa perlu memahami secara rinci alur administrasi serta kendala yang selama ini muncul. Menurutnya, komunikasi langsung menjadi cara efektif untuk meluruskan berbagai persoalan.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan seluruh mekanisme pokir jelas, termasuk kendala-kendala yang selama ini terjadi. Harapannya, ke depan tidak ada lagi perbedaan persepsi,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, pihaknya sebelumnya juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan, untuk memperkuat pemahaman terkait tata kelola pengusulan pokir agar tetap sesuai regulasi.
Dalam kesempatan itu, Wahyu juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Mojokerto. Ia menilai masih terdapat kecenderungan konsentrasi program di titik-titik tertentu. Karena itu, ia mendorong pemetaan usulan dewan secara lebih proporsional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata.
“Ke depan, kami ingin pembangunan lebih merata dan tidak terfokus pada proyek-proyek besar semata, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar alokasi anggaran pokir dapat ditingkatkan karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pokir merupakan salah satu instrumen penting dalam menjembatani aspirasi warga dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Baperida Kota Mojokerto, Riyanto, menjelaskan bahwa pengelolaan pokir telah diatur secara jelas melalui peraturan wali kota. Ia menyebutkan terdapat tiga tahapan utama dalam proses pengajuan pokir.
Tahap pertama, usulan harus masuk melalui sistem resmi yang telah disediakan. Selanjutnya, Baperida melakukan pengecekan administrasi dan kelengkapan dokumen.
Setelah itu, usulan diteruskan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk diverifikasi secara teknis.
“Permasalahan yang sering terjadi adalah usulan masuk tanpa dilengkapi data yang memadai. Ini yang membuat proses verifikasi menjadi terhambat,” jelas Riyanto.
Verifikasi tersebut mencakup pengecekan kesesuaian lokasi, kebutuhan program, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Riyanto menegaskan, usulan yang lolos verifikasi tidak otomatis langsung masuk dalam penganggaran. Seluruh usulan terlebih dahulu dikompilasi dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah sebelum dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Saat ini, proses penyusunan RKPD Kota Mojokerto masih berlangsung. Dokumen tersebut ditargetkan rampung dan ditetapkan pada Juli 2026 setelah melalui tahapan review dan verifikasi lanjutan.
“Kami berharap melalui kunjungan ini, pemahaman antara legislatif dan eksekutif semakin selaras sehingga proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya. (sya/ova)