Kota Malang, blok-a.com – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Malang untuk memastikan dana transfer ke daerah (TKD) dapat terserap optimal sekaligus mengawasi pelaksanaan program prioritas pada Jumat (22/8/2025). Dalam kunjungan ini, Kota Malang dinilai menjadi salah satu daerah dengan kinerja keuangan cukup baik, terutama dari sisi kemandirian fiskal.
Ketua Kunker Spesifik Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan agar alokasi dana dari pusat benar-benar berdampak langsung pada masyarakat. Ia menekankan pentingnya mitigasi kebijakan sebelum diterapkan, agar tidak menimbulkan polemik seperti yang sempat terjadi di Kabupaten Pati.
“Agenda kunker spesifik ini kami untuk mengawasi, memastikan dana transfer pusat ke daerah, khususnya di Kota Malang, bisa terserap ke pos-pos program yang berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Khozin.
Ia mengapresiasi kondisi keuangan Kota Malang yang dinilai lebih mandiri dibandingkan banyak daerah lain di Jawa. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota Malang mendekati 50 persen atau sekitar Rp800 miliar dari total kebutuhan APBD sebesar Rp2 triliun lebih. Sementara dana transfer pusat untuk tahun 2025 tercatat Rp1,3 triliun.
“Postur rasio PAD di APBD Kota Malang cukup tinggi, sekitar 45 persen. Di banyak daerah lain ada yang hanya 10 hingga 15 persen. Padahal kalau bicara filosofi otonomi daerah, itu bukan hanya kebijakan, tapi juga kemandirian fiskal,” jelasnya.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut baik apresiasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota terus berupaya mengejar target kemandirian fiskal, salah satunya dengan memastikan kebijakan pajak tidak memberatkan masyarakat.
“Kota Malang ini dianggap di Indonesia yang paling kondusif, karena rasio PAD kita sudah mendekati kemandirian. Walaupun belum 50 persen, tapi ini capaian yang terus kita kejar,” ungkap Wahyu.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang. Bahkan, mulai 2026 mendatang, masyarakat dengan ketetapan PBB di bawah Rp30 ribu akan dibebaskan dari kewajiban membayar.
“Dengan Perda yang ada, kami sudah menyikapi agar tidak ada kenaikan PBB. Mulai tahun 2026, PBB Rp30 ribu akan kami bebaskan,” tambahnya.
Khozin menilai langkah Pemerintah Kota Malang ini patut dijadikan inspirasi bagi daerah lain dalam menyikapi dinamika fiskal dan kebijakan pajak. (yog)