Kota Malang, blok-a.com – Pemkot Malang mempunyai beberapa program termasuk pengembangan UMKM untuk menekan ketimpangan ekonomi atau gini rasio.
Ketimpangan ekonomi di Kota Malang berada dalam kondisi yang riskan. Poin gini rasio atau ketimpangan ekonomi di Kota Malang selalu naik sejak 2019. Dari 0,342 pada 2019, sekarang menjadi 0,421.
Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu sudah membahas program-program untuk menekan gini rasio.
Semua program itu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengkaryakan para pengangguran di Kota Malang.
“Kami fokusnya untuk mengentaskan kemiskinan dan juga kesejahteraan mereka,” kata dia dikonfirmasi blok-a.com, Kamis (22/6/2023).
Dia pun membuat program tidak hanya bantuan ke warga miskin saja. Pemkot Malang juga fokus ke pelatihan dan pemberdayaan warga melalui UMKM dan ekonomi kreatif
“Karena kami ingin mereka punya penghasilan sendiri tidak hanya sekadar memberikan bantuan,” kata dia.
Tak hanya itu, Pemkot Malang juga berusaha agar produk warganya untuk dibeli. Caranya dengan menggelar bazar ataupun pameran UMKM.
Semua program itu dilakukan dengan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Mulai dari Dinsos P3AP2KB, Disporapar, dan Diskopindag.
Berikut poin-poin yang dilakukan Pemkot Malang untuk menekan angka ketimpangan ekonomi atau gini rasio:
Upaya Pemerintah Kota Malang dalam menekan Gini Rasio antara lain:
- Pengembangan dan penguatan 17 subsektor Ekonomi Kreatif dalam rangka menekan laju Angka Pengangguran Terbuka;
- Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan usaha baik usaha baru, usaha mikro maupun usaha kecil menengah, sehingga menguatkan kemandirian ekonomi masyarakat;
- Penguatan bela beli produk lokal oleh Pemerintah Kota dan seluruh komponen masyarakat Kota Malang;
- Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat;
- Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin tepat waktu.
Upaya yang dilakukan tersebut untuk mengurangi gap atau kesenjangan dalam masyarakat (antara yg mampu dan tidak mampu).
Dari lima poin itu, tiga diantranya adalah tanggungjawab dari Diskopindag Kota Malang. Pengembangan UMKM merupakan program yang dilakukan Pemkot Malang agar menurunkan angka ketimpangan ekonomi.
UMKM dari 0 Sampai Sukses Didampingi Pemkot Malang
Kepala Diskopindag Kota Malang melalui Kabid UMKM Diskopindag Kota Malang, Faried Suaidi menjelaskan, saat ini UMKM di Kota Malang berjumlah kurang lebih 8000.
Data ini pun terus bertambah seiring dengan gencarnya fasilitasi dari Pemkot Malang untuk pengembangan UMKM warganya.
“Sekarang semakin banyak warga yang pengangguran semua bisa mudah mendirikan UMKM. Tak hanya mendirikan saja tapi kami dampingi,” kata dia.
Pendirian UMKM oleh warga merupakan bantuan Pemkot Malang agar warganya bangkit dari kondisi pandemi Covid-19. Banyak yang putus kerja ataupun pendapatannya berkurang, bisa kembali bangkit melalui UMKM.
“Karena pandemi kemarin kan banyak yang putus kerja ataupun bisnisnya terpuruk. Di sini Pemkot Malang mencoba membantu pemulihan ekonomi ke warga yang langsung membuahkan hasil,” kata dia
Fasilitas-fasilitas untuk pengembangan UMKM pun dilakukan dengan biaya gratis. Programnya mulai dari warga yang tidak tahu membikin usaha apa hingga sampai pemasaran nantinya.
Program itu berupa pendampingan UMKM selama satu tahun. Program itu sudah dilakukan sejak tahun 2022 lalu hingga saat ini.
Ada ratusan kurang lebih pelaku UMKM yang ikut dalam pendampingan itu.
Masalah ide produk, packaging, desain packaging, hingga pemasaran digital dan pencarian market akan diberikan oleh pendamping.
“Pendampingnya kami kerjasama dengan praktisi yang sudah ahli. Dan itu setiap bulan akan kami lakukan evaluasi dan saling sharing apa yang kurang dari produk tersebut,” ujarnya.
Setiap bulan itu evaluasi dilakukan dengan standar penjualan. Jika penjualan menurun maka akan dievaluasi produknya.
“Itu kami lakukan selama dari Februari sampai akhir tahun pasti,” tuturnya.
Selain itu, Pemkot Malang juga memberikan fasilitasi perizinan secara gratis dan melayani para pelaku UMKM. Perizinan itu mulai dari NIB, sertifikasi halal, hingga BPOM dibuka secara gratis.
“Mereka yang mau dibantu perizinannya itu bisa datang ke sini atau cek ke instagram kami. Kami akan selalu membuka diri untuk sharing. Kan juga ada program dari pak Wali berupa Sahabat UMKM yang dibentuk per kelurahan. Untuk menampung masalah dan memberikan solusi ke para pelaku UMKM di kampung,” tuturnya.
Selanjutnya juga ada coaching clinic. Coaching clinic digelar di MCC setiap Senin dan Kamis setiap minggunya.
Temanya pun sesuai kebutuhan para pelaku UMKM. Kualitas produk, pemasaran hingga packaging semua ada di coaching clinic itu.
Pengisi materi pun merupakan praktisi yang ahli, dan akademisi dari Universitas Brawijaya.
“Itu gratis pembiayaannya. Dan selama ini pesertanya antusias setiap kelas pasti penuh dengan kuota 20 orang,” kata dia.
Walikota Malang, Sutiaji pun memang fokus untuk pengembangan UMKM ini.
Dia mengarahkan dinas-dinas terkait untuk melakukan pendampingan dengan serius ke pelaku UMKM hingga mandiri.
“Kami memang fokus untuk pendampingan mulai dari perizinan hingga nanti pemasarannya bagaimana,” tuturnya pada Minggu (18/6/2023) ke blok-a.com.
Tujuan pengembangan UMKM ini agar warga Kota Malang perekonomiannya lebih baik. Tak hanya itu, Sutiaji juga menginginkan produk UMKM warga Kota Malang ini bisa mendunia.
“Makanya sejak awal itu mas butuh pendampingan yang serius. Soal packaging dan juga produk kami pasti akan dampingi hingga layak dijual di pasaran hingga pasar dunia,” tutupnya. (bob)