Kota Malang, blok-a.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimis kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nol persen pada tahun 2026.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM), Jumat (2/5/2025).
“Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga dibawah 5 persen di 2029. Salah satu langkah yang kita ambil hari ini adalah dengan harmonisasi bersama pilar-pilar sosial demi menyatukan tujuan,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak mungkin terwujud tanpa memperhatikan kesejahteraan para pilar sosial.
“Maka kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” tambahnya.
Pemprov Jatim sendiri telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung Tagana, TKSK, PSM, hingga pendamping PKH, baik melalui pemberian tali asih, jaminan sosial, hingga bantuan operasional.
Program PKH Plus juga menjadi salah satu andalan Pemprov Jatim dalam menekan kemiskinan, terutama bagi lansia di atas 70 tahun.
“Dengan total penerima bansos PKH Plus di Jatim 2019-2025 sebanyak 354.111 orang,” terangnya.
Ia juga menyinggung rencana pendirian Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan.
“Jadi anak-anak ini kami fasilitasi dengan harapan bisa memiliki masa depan lebih cerah dan mengangkat derajat keluarga,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menambahkan pentingnya akurasi data penerima bantuan.
Hal itu sesuai dengan kebijakan dari Presiden RI, Prabowo Subianto untuk pemberdayaan masyarakat sepanjang hayat.
“Jadi motto kita sekarang ‘Bansos Sementara, Berdaya Selamanya’. Semuanya harus tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menyinggung terkait pentingnya integritas dalam program Sekolah Rakyat. Dengan begitu, program Sekolah Rakyat benar-benar bisa bermanfaat dan tepat sasaran.
“Kita harus memastikan Sekolah Rakyat memang untuk orang-orang Desil 1 dan 2. Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada yang main-main dengan data,” tegasnya. (yog/lio)