DPRD Kota Mojokerto Sahkan APBD 2026, Tekankan Efektivitas Anggaran dan Penguatan Pelayanan Publik

Rapat kerja badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah Kota Mojokerto.(blok-a.com/Syahrul Wijaya)
Rapat kerja badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah Kota Mojokerto.(blok-a.com/Syahrul Wijaya)

Mojokerto, blok-a.com – DPRD Kota Mojokerto resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna lanjutan di gedung dewan, Selasa (25/11/2025). Pengesahan ini menjadi tonggak penting bagi pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas sejak awal tahun mendatang.

Pengesahan APBD 2026 berlangsung setelah melalui serangkaian pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Seluruh fraksi memberikan pandangan umum serta masukan terkait penguatan kebijakan fiskal daerah di tengah kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas secara nasional.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menegaskan bahwa pengesahan APBD bukanlah penutup dari siklus anggaran, melainkan awal dari kewajiban pengawasan yang lebih kuat oleh legislatif. Ia menekankan bahwa DPRD akan memastikan setiap program yang tertuang dalam APBD benar-benar dilaksanakan sesuai target, tepat waktu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pembahasan dilakukan secara komprehensif agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata. Setelah APBD disahkan, kami tidak berhenti di sini. Kami akan terus melakukan pengawasan supaya seluruh program berjalan sesuai target dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegas Ery.

Menurutnya, APBD 2026 disusun dengan orientasi pada peningkatan pelayanan publik, penguatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanggulangan permasalahan perkotaan secara lebih strategis.

“Harapan kami, APBD ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto secara lebih konkret. Setiap rupiah harus dirasakan manfaatnya oleh warga,” tambah Ery.

APBD Segera Diajukan ke Gubernur untuk Evaluasi

Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, dokumen APBD 2026 segera diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk menjalani evaluasi. Tahap ini menjadi penting untuk memastikan keselarasan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Pemkot Mojokerto menargetkan regulasi anggaran tersebut dapat diundangkan tepat waktu sehingga pelaksanaan APBD bisa dimulai efektif pada 1 Januari 2026.

Di tempat terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi Golkar, dr. Dhita Roosita Ayu Lestari, M.Biomed., menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini dilakukan karena penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat kemampuan fiskal daerah semakin terbatas dibanding tahun sebelumnya.

“Turunnya TKD secara nasional tentu berdampak pada ruang fiskal daerah, termasuk Kota Mojokerto. Karena itu, Banggar bersama TAPD sepakat melakukan penyesuaian agar APBD tetap realistis, sehat, dan bisa dilaksanakan tanpa mengabaikan pelayanan publik,” ujar dr. Dhita, Senin (1/12/2025).

Ia juga menegaskan perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal Kota Mojokerto.

“Kami berupaya APBD disusun seefisien mungkin tanpa mengurangi komitmen pada pelayanan publik. Kami juga mendorong pemerintah kota untuk lebih fokus pada peningkatan PAD melalui inovasi pendapatan dan penguatan sektor-sektor potensial,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD 2026 sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

“Transparansi adalah keharusan. Anggaran harus dikelola secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga,” tegas dr. Dhita.

Dengan rampungnya pembahasan dan pengesahan APBD 2026, Pemerintah Kota Mojokerto kini bersiap melangkah ke tahap berikutnya, yaitu penjabaran program hingga tingkat pelaksana. Tahap ini mencakup penyusunan rencana kerja dinas, pembagian alokasi program, hingga kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Pemkot menargetkan seluruh program prioritas dapat mulai direalisasikan sejak awal tahun, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.(sya/adv)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com