Jember, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus mengintensifkan langkah strategis untuk menurunkan angka stunting yang masih menjadi masalah serius.
Salah satu pendekatan yang kini digencarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember adalah dengan menyasar akar persoalan sejak dari hulu, yakni mencegah perkawinan anak.
Kepala DP3AKB Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menyebut bahwa persoalan stunting tidak bisa hanya dipandang dari sisi kekurangan asupan gizi, melainkan juga erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat, termasuk pernikahan di usia dini.
“Salah satu upayanya ialah dengan menyelesaikan permasalahan ini dari hulu, yakni menekan perkawinan anak yang menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting,” ujar Regar, Selasa (17/6/2025).
Dia menambahkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan tegas menyatakan larangan menikah bagi anak di bawah usia 18 tahun.
Meski terdapat celah dispensasi kawin melalui Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Jember tidak melonggarkan ketentuan itu, sebagaimana diatur melalui Surat Edaran (SE) Bupati Jember.
“Setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) wajib melaporkan ke kecamatan untuk selanjutnya diarahkan mengikuti bimbingan perkawinan,” jelas Regar.
Upaya ini, lanjutnya, merupakan bentuk edukasi agar para calon pengantin memahami betul kesiapan mereka membina keluarga, terutama terkait kesehatan reproduksi dan pengasuhan anak.
Data dari Dinas Kesehatan Jember hingga April 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 9.573 anak di wilayah ini mengalami stunting.
Angka tersebut menjadi perhatian khusus Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang melibatkan banyak sektor.
Kabid Keluarga Berencana DP3AKB Jember, Diana Ruspita Kumala Sari, menegaskan bahwa pendekatan multisektor adalah kunci dalam menangani stunting.
“Stunting ini tidak berdiri sendiri karena multifaktor yang menyebabkan terjadinya stunting. Salah satunya memang pernikahan anak,” ungkap Diana.
Menurutnya, semua kebijakan dan program yang dijalankan harus saling bersinergi, mulai dari intervensi gizi, edukasi kesehatan, hingga manajemen data yang akurat.
“Segala upaya baik itu dari pemberian gizi kemudian dari segala kebijakan, manajemen data itu semua berpengaruh kepada intervensi yang nantinya bisa berpengaruh terhadap turunnya angka stunting,” pungkasnya.(sup)