Jember, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berhasil menyelesaikan disparitas data bagi 9.684 pegawai.
Atas pencapaian ini, Pemkab Jember menerima penghargaan bergengsi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, dalam acara yang berlangsung di Kantor Regional II BKN Surabaya pada Senin, 14 Oktober 2024.
Penghargaan ini juga menjadi bukti keseriusan Kabupaten Jember dalam mengatasi persoalan disparitas data ASN, yaitu ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi riil pegawai di lapangan.
Sukowinarno, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, menyatakan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras tim BKPSDM dalam memverifikasi dan memperbaiki data ASN.
“Terdapat tiga kategori penghargaan yang diberikan, salah satunya didapat oleh Kabupaten Jember berkat penyelesaian disparitas data terbanyak,” jelasnya.
Data ASN yang valid, menurut Sukowinarno, merupakan salah satu elemen terpenting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif di Kabupaten Jember.
Sebab disparitas data dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, mulai dari proses promosi hingga alokasi jabatan.
“Data ASN yang valid tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pegawai, tetapi juga berimbas pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan,” ujar Sukowinarno.
“Kami berusaha memastikan bahwa seluruh data ASN yang kami kelola telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, agar semua keputusan yang diambil berdasarkan data yang akurat,” imbuhnya.
Dengan data yang valid, lanjut Sukowinarno, perencanaan kebutuhan ASN dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja.
Hal ini juga mempermudah proses pengembangan karier ASN, sehingga pegawai yang berprestasi bisa mendapatkan promosi yang layak tanpa terkendala masalah administrasi.
Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Jember merupakan salah satu dari tiga kategori yang diumumkan oleh BKN.
Selain penghargaan untuk penyelesaian disparitas data terbanyak yang diraih oleh Jember, penghargaan lain diberikan kepada Kota Madiun untuk kategori penyelesaian disparitas tertinggi, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kategori kualitas data terbaik.
“Penyelesaian disparitas data ini tidak hanya bermanfaat bagi internal pemerintahan, tetapi juga berdampak pada pelayanan masyarakat yang prima,” pungkas Sukowinarno. (Sup)