Belasan Kades di Banyuwangi Diperiksa Kejari, Ada Apa?

Kejari Banyuwangi. (blok-a.com/Aras)
Kejari Banyuwangi. (blok-a.com/Aras)

Banyuwangi, blok-a.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi memanggil belasan Kepala Desa dan puluhan pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Hal itu terkait dugaan penerimaan aliran dana hibah DPRD Banyuwangi.

Sebanyak 18 Kades yang sudah dimintai keterangan, diantaranya Kedes Sepanjang Kecamatan Glenmore, dan Kades Muncar.

Selain 18 Kades, Kejari Banyuwangi juga memanggil 22 Pokmas untuk dimintai keterangan terkait hibah berbentuk hewan ternak.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi, Suhardjono, SH. MH melalui Kasi Intel, Margiono membenarkan pihaknya memanggil belasan Kades dan puluhan Pokmas untuk dimintai keterangan terkait dana hibah hewan DPRD Banyuwangi.

“Benar, saat ini kami memanggil beberapa kepala desa dan pengurus Pokmas. Untuk detailnya, kami masih belum bisa berkomentar,” ujar Margiono, Selasa (9/5/2023).

“Saat ini dalam proses penyelidikan,” tambahnya.

Margiono berjanji, jika proses penyelidikan sudah selesai, pihaknya akan menggelar release.

“Maaf, kami belum bisa menjawab pertanyaan wartawan. Jika nanti proses penyelidikan selesai, pasti kami akan menggelar release,” ujar Margiono.

Di tahun 2022, sedikitnya ada 5 Pokmas menerima dana hibah.

Dana hibah tersebut diduga fiktif. Aliran dana yang sudah cair tersebut tidak sampai ke Kelompok Masyarakat.

Kejaksaan mengindikasikan keterlibatan anggota DPRD Banyuwangi.

Bahkan, dugaan dana hibah fiktif ini menjadi perbincangan warga Kecamatan Glenmore dan Kalibaru.

Apalagi, dengan dipanggilnya Kades dan pengurus Pokmas, isu adanya dana hibah fiktif seolah-olah membenarkan adanya dugaan proyek fiktif yang melibatkan salah satu oknum anggota DPRD Banyuwangi

Sayangnya, dari 22 Pokmas yang hadir memenuhi panggilan Kejari Banyuwangi tersebut, semuanya bungkam, tidak mau menjawab konfirmasi dari Wartawan. (ras/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?