Pasuruan, blok-a.com – Rumah dinas (Rumdin) Ketua DPRD Kota Pasuruan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gadingrejo mulai ditempati pasca direhab.
Sejak ditempati pada tanggal 16 Maret 2025, rekanan pelaksana proyek masih memiliki tanggungjawab di masa pemeliharaan saat ini.
Sekretaris DPRD Kota Pasuruan, Raden Murahanto mengatakan, meski perabot interior, furniture dan sarana lain tersedia, namun Rumdin tersebut masih membutuhkan sistem pengamanan (sekuriti), seperti CCTV, portal, dan petugas jaga keamanan.
Lantaran, menurut, Raden Murahanto, lokasi Rumdin tersebut cukup jauh dari pemukiman warga.
“Memang soal pengamanan penting. Karena lokasinya cukup sepi dan jauh dari permukiman warga apalagi di malam hari, sepi sekali,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya telah mengajukan anggaran pengamanan melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2025 sebesar Rp400 juta.
Pernyataan Sekwan ini langsung memantik reaksi keras dari berbagai pihak.
Ketua LSM Jawapes DPD Jawa Timur, Sugeng Samiaji, menyoroti rencana pengajuan tambahan biaya pengamanan ratusan juta tersebut.
“Anggaran Rp400 juta untuk sekuriti rumah dinas pejabat terkesan tidak proporsional. Apalagi di Pasuruan masih banyak jalan rusak, sekolah kekurangan fasilitas, dan layanan kesehatan yang belum merata. Pemerintah harus memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kenyamanan segelintir elite,” tegas Sugeng.
Ia mendesak DPRD Kota Pasuruan untuk membuka detail rencana pengadaan secara transparan, termasuk spesifikasi teknis dan perbandingan harga pasar.
“Jangan sampai ada mark-up atau pemborosan uang negara. Masyarakat berhak tahu apakah dana sebesar itu memang wajar,” tambahnya.
Kritik juga datang dari warga setempat, Siti Rahayu, warga Gadingrejo.
“Rumah dinas itu penting, tapi jangan sampai pengamanannya membebani APBD berlebihan. Banyak rakyat yang membutuhkan bantuan,” ungkap.
Hal senada turut disampaikan, Agung, seorang aktivis muda Pasuruan.
“Rp400 juta hanya untuk portal, CCTV, dan Satpam? Angka ini sangat besar. Jangan sampai uang rakyat hanya dinikmati segelintir pejabat,” ujarnya.
Warga dan pengawas kebijakan publik berharap proses pengadaan ini dilakukan transparan, efisien, dan tidak mengorbankan kepentingan publik.
“APBD harusnya lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan fasilitas mewah pejabat,” tegas tokoh masyarakat ini.
Merespons berbagai kritik tersebut, Sekretaris DPRD Raden Murahanto menyatakan akan mempertimbangkan masukan masyarakat.
“Kami terbuka untuk evaluasi lebih lanjut mengenai anggaran ini. Yang penting keamanan tetap terjamin dengan biaya yang rasional,” katanya.(rah/lio)