Kota Malang, blok-a.com – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didorong berani memperjuangkan integrasi transportasi publik dengan membuka akses Trans Jatim Koridor II ke Terminal Arjosari Tipe C. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat lebih mudah berpindah moda transportasi di kawasan Malang Raya.
Dorongan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Independen Pengawas Transportasi (FIPT), Roni Agustinus. Dia menilai integrasi transportasi publik tidak boleh dikalahkan oleh tarik-menarik kepentingan antarpihak.
Terlebih, saat ini Trans Jatim Koridor II justru menjadikan Terminal Madyopuro sebagai titik awal dan akhir perjalanan atau Origin Destination (OD) di Kota Malang.
Padahal, dalam perencanaan awal yang diberitakan blok-a.com pada Juli 2026, Terminal Arjosari telah dipastikan menjadi salah satu titik layanan Trans Jatim Koridor II.
Namun, rencana tersebut berubah setelah muncul penolakan dari para sopir angkutan kota (angkot). Dalam rapat koordinasi bersama Dishub Kota Malang pada 23 Oktober 2026, para sopir menolak Arjosari menjadi titik pemberangkatan. Mereka mengusulkan kawasan Mulyorejo atau Terminal Madyopuro.
Hingga akhirnya, saat resmi beroperasi pada 30 Oktober 2026, Trans Jatim Koridor II diberangkatkan dari Terminal Madyopuro.
Kondisi tersebut dinilai perlu kembali dievaluasi. Sebab, menurut Roni, Terminal Arjosari merupakan salah satu simpul transportasi utama yang semestinya terhubung dengan layanan Trans Jatim.
“Kehadiran Trans Jatim Koridor II di wilayah Malang Raya semestinya menjadi momentum untuk membenahi wajah transportasi publik. Namun, keputusan untuk tidak mengarahkan armada Trans Jatim masuk Terminal Arjosari justru membuka pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan transportasi benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat?” ujarnya.
Roni menilai, masyarakat dari Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, maupun kawasan lain yang dilalui Trans Jatim tentu membutuhkan kemudahan untuk melanjutkan perjalanan.
Begitu pula penumpang dari luar Malang yang tiba di Terminal Arjosari dan ingin melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi publik.
“Jangan sampai kompromi birokrasi mengorbankan kepentingan penumpang,” tegasnya.
Dia menekankan, tuntutan integrasi tersebut bukan berarti mempertentangkan Trans Jatim dengan keberadaan angkutan kota. Para pengemudi angkot juga merupakan bagian dari masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor transportasi.
Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian usaha. Namun, perlindungan terhadap angkutan lokal tidak harus dilakukan dengan membatasi integrasi transportasi publik.
Justru pemerintah harus mampu menciptakan ekosistem yang memungkinkan angkutan kota beradaptasi dan mengambil peran dalam sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Dalam hal ini, Roni menilai Pemerintah Kota Malang tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembahasan kebijakan transportasi yang berdampak langsung terhadap warganya.
Wali Kota Malang perlu mengambil inisiatif politik dan administratif untuk mempertemukan kepentingan pemerintah provinsi, pengelola Terminal Arjosari, serta paguyuban angkutan umum.
Pemerintah Kota Malang juga dapat mendorong koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pihak terkait untuk mengkaji kemungkinan integrasi Trans Jatim di kawasan Arjosari.
Termasuk melalui pemanfaatan fasilitas Terminal Arjosari sebagai titik integrasi transportasi.
“Persoalannya bukan siapa yang paling berkuasa menentukan lokasi bus berhenti. Persoalannya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang mudah, murah, aman, dan saling terhubung,” ungkap Roni.
Dia pun mendorong Wahyu Hidayat berani membuka kembali ruang pembahasan mengenai penempatan Trans Jatim di Arjosari.
Langkah tersebut bukan untuk mematikan angkutan kota, melainkan memastikan seluruh moda transportasi bekerja dalam satu sistem yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Transportasi publik bukan milik pemerintah, bukan pula milik paguyuban. Transportasi publik adalah pelayanan untuk masyarakat,” tegasnya.
Roni menambahkan, keberhasilan pembangunan transportasi tidak cukup diukur dari seberapa banyak armada bus diluncurkan atau kesepakatan yang ditandatangani.
Ukuran utamanya adalah seberapa mudah masyarakat bergerak tanpa harus menghadapi kerumitan perpindahan moda.
“Jangan sampai atas nama menjaga harmoni transportasi, justru kepentingan penumpang ditempatkan di urutan belakang,” pungkasnya. (bob)