KOTA BATU – Pengelolaan parkir menggunakan e-parking sudah banyak dilakukan di Kota-kota besar. Bahkan Kota Malang juga sudah mulai menerapkan e-parking di beberapa titik untuk menggenjot PAD (pendapatan asli daerah), untuk mencegah terjadinya kebocoran di sektor parkir.
Di Kota Batu sendiri meskipun terbilang terlambat dibandingkan Kota atau Kabupatan lainnya, Pemkot mulai memperbaiki layanan parkirnya. Salah satu caranya dengan memberlakukan e-parking.
Hal ini disampaikan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko di depan juru parkir dalam acara Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan Pemungutan Retribusi Parkir Non Tunai yang dilaksanakan di Hotel Aster Kota Batu.
Menurutnya pengelolaan parkir saat ini tidak seimbang dengan kemajuan pariwisata dan pertanian di Kota Batu yang semakin pesat.
“Bisa dikatakan Kota Batu ini terlambat (pengelolaan parkir) dibandingkan kota lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi sementara pariwisata dan partanian semakian maju. Bukannya kita tidak mampu namun karena makanismenya yang harus dipelajari agar tidak terjadi kendala,” jelas Dewanti, Kamis (25/2).
Karena itulah akhirnya Pemkot Batu mengubah sistem pengelolaan parkir secara elektronik melalui e-parking. Hal ini dilakukan untuk lebih mempermudah proses penyetoran bagi juru parkir maupun Dinas Perhubungan (Dishub) dalam melakukan penyetoran retribusi parkir.
“Kalau sistem ini berjalan (e-parking) tidak ada lagi suudzon kepada kita semua. Sistemnya jelas pendapatannya jelas,” ucap nya.
Dewanti lantas bercerita banyak pemerintah daerah lain yang melakukan studi banding ke Kota Batu merasa kaget. Karena melihat kecilnya pendapatan di sektor parkir. Dimana jumlah tersebut berbanding terbalik dengan kondisi keramaian di parkir alun-alun Kota Batu. Tak hanya saat weekend namun weekday pun terlihat parkir alun-alun penuh oleh kendaranaan.
“Saat pemda lain datang dan bertanya ya jelas kami terus terang pendapatan yang didapat memang segitu. Ya mereka kaget kok cuma segitu,” ungkap politisi partai PDIP.
Jelas kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar dan bisa menimbulkan buruk sangka. Sehingga ia meminta agar Dishub menggunakan sistem e-parking untuk proses penyetoran retribusi parkir secara cashless.
”Pasti orang yang melihat retribusi parkir akan berburuk sangka. Pasti ada yang “main” pikirannya begitu. Makanya, kami bikin e-parkir ini agar transparan dan retribusinya maksimal. Biar tidak ada suudzon lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut Dewanti mengatakan bahwa kemajuan zaman yang mengoneksikan semua sistem dengan kemudahan dan efisiensi, tidak ada pilihan selain berdampingan dengan teknologi. “Semakin hari teknologi semakin berkembang, kita juga harus ikut berkembang,” kata nya.