Sumenep, blok-a.com – Akhir-akhir ini, tiba-tiba dunia maya atau media sosial ramai membincangkan calon pimpinan Direktur PD Sumekar. Sebab dari tiga calon yang lolos seleksi administrasi hingga akan ikut Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di lembaga pengujian di Kampus Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Jumat (9/12/2022).
Entah itu karena perusahaan ini dinilai seksi, bonafit atau karena faktor calon yang rata-rata berlatar dunia aktivis. Entahlah. Tapi yang pasti sejumlah netizen seperti WAG (Group WhatsApp) misalnya malah menggadang-gadang Bambang Supratman yang bakal menduduki Direktur PD Sumekar.
Prediksi itu kiranya tidak terlalu berlebihan sebagaimana diungkapkan aktivis sosial dan politik Moh. Fadal. Pasalnya, selama ini Bambang dinilai cukup banyak memberikan dinamika politik, mewarnai konstelasi pemerintahan di Sumenep. Bahkan pernah menyoroti dugaan penyimpangan atau korupsi di tubuh BUMD PT WUS.
Bambang dan kawan-kawan pegiat demokrasi di Sumenep selama ini punya modal segudang pengalaman. Diantaranya selain terjun ke dunia aktivis menyoroti pemerintahan, dia juga pernah terlibat dalam dunia pekerjaan kontraktor.
“Jadi, Bambang bukan figur oplosan yang ujuk ujuk jadi tokoh. Makanya banyak dibicarakan orang lantaran sering bergelut dengan dunia lintas profesi dan lintas sektoral. Dengan terjun ke dunia kontraktor, Bambang dinilai ikut berpartisipasi aktif dalam roda pembangunan Sumenep terutama soal pembangunan infrastruktur,” kata Fadal.
Hal senada diungkapkan Bagus Junaidi, pegiat demokrasi yang selama ini cukup getol menyuarakan ketimpangan, korupsi, malpraktik birokrasi hingga tata kelola pemerintahan yang tidak baik dan tidak bersih.
Edy, biasa disapa,_ mengungkapkan riuh media sosial soal nama Bambang memang tidak bisa disalahkan. Karena netizen atau ruang publik itu memang bebas menyuarakan kehendaknya.
“Soal Bambang digadang-gadang sebagai Direktur karena faktor kedekatan dengan bupati, atau pengalaman yang dia punya, entahlah. Biar publik yang menilai sendiri. Tiap orang kan punya kemerderkaan menyatakan pendapatnya di muka umum sesuai amanat konstitusi,” pungkasnya.
Tapi, kata Edy, soal siapa yang jadi atau terpilih jadi Direktur PD Sumekar nantinya, itu urusan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Karena tak satupun punya hak untuk mengintervensi atau mengubah keputusan bupati. Karena itu memang hak prerogatif bupati. (Aldo/Gim)