Unjuk Rasa PMII Mojokerto Tagih Kejelasan Lahan Relokasi PKL Bantaran Sungai Cipadan

Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Pemkab Mojokerto. (blok-a.com/Syahrul)
Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Pemkab Mojokerto. (blok-a.com/Syahrul)

Mojokerto, blok-a.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto menggelar unjuk rasa di depan gedung Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Senin (2/10/2023).

Aksi demo tersebut dilakukan untuk menagih janji pakta integritas dari Pemkab Mojokerto terkait lahan relokasi bagi 87 PKL pemilik bangunan liar di bantaran sungai Cipadan yang akan digusur.

Setelah orasi di depan kantor Pemkab, akhirnya para pengunjuk rasa dipersilakan masuk ke ruangan untuk audiensi bersama bupati dan sejumlah kepala OPD.

Meskipun sudah ada kesepakatan tak akan ada penggusuran kepada para PKL sebelum lahan relokasi disiapkan, namun para PKL mendapat surat peringatan batas akhir pengosongan pada Selasa (3/10/2023).

Usai beraudiensi dengan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, kuasa hukum PKL Modongan, Mujiono, mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menanyakan kejelasan terkait lahan relokasi bagi para PKL di sepanjang sungai Cipadan.

Dialog peserta unjuk rasa dengan Bupati dan jajarannya di kantor Pemkab Mojokerto. (blok-a.com/Syahrul)
Dialog peserta unjuk rasa dengan Bupati dan jajarannya di kantor Pemkab Mojokerto. (blok-a.com/Syahrul)

“Kami bersama dengan PMII cabang Mojokerto meminta ada penundaan penertiban sebelum lahan relokasi itu bener-bener ada kepastian hukum” kata Mujiono.

Dari pertemuan dengan Bupati, Sekda, juga sejumlah kepala OPD hasilnya tak memuaskan bagi para PKL.

Maka selanjutnya pihaknya akan mengadu pada Gubernur Jawa Timur dan ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Provinsi.

“Kami akan meminta ke gubernur untuk menunda penertiban, karena saat ini lahan relokasi yang telah disiapkan oleh pemdes Modongan tak mampu mengakomodir 87 PKL, jadi rasa keadilannya tidak ada,” jelasnya.

Mujiono juga menyampaikan, terkait surat pengosongan dari DPUSDA, dia telah mengirimkan surat balasan, termasuk ke gubernur dan 14 dinas terkait yang ada kaitanya dengan penertiban itu.(sya/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?